AS Isyaratkan Izinkan Israel Duduki Tepi Barat

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - AS melalui Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengisyaratkan mengizinkan Israel untuk menduduki Tepi Barat.

Isyarat itu terjadi di tengah peringatan PBB dan dunia Arab, bahwa rencana aneksasi itu akan berdampak buruk pada upaya perdamaian.

"Keputusan mengenai kebijakan perluasan kedaulatan di tempat lain merupakan hak sepenuhnya dari Israel," jelas Pompeo kepada awak media.

Baca juga: Israel dan AS akan Caplok Tepi Barat, Sekjen PBB: Semoga Tidak Terjadi

Menlu AS itu menjelaskan, Gedung Putih akan berbicara dengan negara kawasan untuk membahas mengenai pemenuhan status itu.

Pompeo mengatakannya setelah dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Liga Arab menyerukan agar Tel Aviv tidak menduduki wilayah Tepi Barat.

Jordania, yang notabene adalah sekutu AS, menyatakan keputusan aneksasi tersebut akan merusak upaya perdamaian dengan Palestina.

Kemudian Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutterres dalam konferensi pers secara virtual menyerukan agar pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengurungkan niatnya.

Koordinator PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, menuturkan pencaplokan itu akan memberi dampak pada relasi dua negara.

"Kebijakan ini berisiko merusak upaya internasional lebih dari 25 tahun agar negara Palestina bisa berdampingan dan bekerja sama dengan Israel," paparnya.

Tujuh negara Eropa, antara lain Belgia, Inggris, Estonia, dan Norwegia dalam pernyataan gabungan menyebut aneksasi bakal mengganggu proses perdamaian di Timur Tengah.

Baca juga: Indonesia Ajak ASEAN Tolak Rencana Israel Caplok Tepi Barat Palestina

"Berdasarkan hukum internasional, aneksasi berdampak pada hubungan dekat dengan Israel, di mana aksi mereka tidak akan diakui." kata ketujuh negara itu.

Namun dalam pembelaan Pompeo, baik PM Netanyahu dan negara Teluk mendukung rencana Timur Tengah yang diperkenalkan Presiden Donald Trump Januari lalu.

Dalam rencananya, presiden 74 tahun tersebut memberikan restu agar Israel menduduki sebagian Tepi Barat, dan demiliterisasi Palestina.

"Saya sangat menyesalkan bahwa hanya Otoritas Palestina (PA) saja yang ternyata menolak untuk berpartisipasi dalam rencana ini," kata Pompeo dilansir AFP Rabu (24/6/2020).

Mantan Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA) itu berharap dalam beberapa pekan, terdapat progre mengenai rencana perdamaian ala Trump itu.

Sementara Ramallah melalui PM Mohammad Shtayyeh mengancam mereka akan mengumumkan kemerdekaan jika kebijakan itu diterapkan pekan depan.

Baca juga: Legalisasi Pemukiman Israel di Tepi Barat Ditolak Mahkamah Agung Israel