Israel dan AS akan Caplok Tepi Barat, Sekjen PBB: Semoga Tidak Terjadi

TEPI BARAT, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres berharap pada Selasa (23/6/2020) bahwa Israel mau mendengar seruan global dan tidak menganeksasi beberapa wilayah Tepi Barat.

Hal itu dinilainya akan merusak solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina berkepanjangan yang telah berlangsung beberapa dekade.

Guterres mengatakan, PBB telah konsisten menyampaikan bahwa "pencaplokan (aneksasi) tidak hanya akan melanggar undang-undang internasional namun juga menjadi faktor utama terciptanya kerusuhan di wilayah."

Baca juga: Jika Israel Caplok Tepi Barat, Palestina Akan Umumkan Kemerdekaan

Pada rapat Dewan Keamanan PBB tingkat tinggi yang diselenggarakan Rabu (24/6/2020) Guterres mengangkat topik utama rencana Israel dan AS dalam menganeksasi 30 persen wilayah Tepi Barat di Palestina.

Guterres akan berbicara di hadapan pengarahan dari Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit dan Koordinator Khusus PBB untuk Timteng, Nickolay Mladenov.

Ada pun Perancis yang memegang kursi kepresidenan PBB bulan ini mengatakan belasan Menteri Luar Negeri diperkirakan akan hadir bersama dengan Menteri Luar Negeri Palestina dan Duta Besar Israel untuk PBB.

Baca juga: Rencana Pencaplokan Tepi Barat, Palestina Ancam Batalkan Perjanjian dengan AS dan Israel

Israel telah menduduki wilayah Tepi Barat dari Yordania pada 1967 dalam Perang Timur Tengah dan telah membangun puluhan hunian yang kini menjadi perumahan bagi hampir 500.000 warga Israel. 

Wilayah itu kini diklaim secara formal sebagai teritorial Israel karena oposisi internasional yang ketat.

Sementara itu, warga Palestina yang didukung oleh masyarakat internasional memandang teritorial yang diklaim itu sebagai jantung utama masa depan negara mereka.

Baca juga: PM Israel Ingin Pemerintahan Barunya Duduki Tepi Barat

Banyak dari komunitas internasional mempertimbangkan bahwa penempatan Israel di Tepi Barat merupakan hal yang ilegal di bawah undang-undang internasional.

Pemerintahan Trump telah mengambil keputusan yang lebih lembut daripada pendahulunya. Dengan prospek pemilihan Trump yang tidak pasti pada November mendatang, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu berupaya lebih cepat terkait aneksasi.

Langkah sepihak semacam itu akan menghancurkan harapan Palestina untuk mendirikan negara merdeka yang layak.

Baca juga: Legalisasi Pemukiman Israel di Tepi Barat Ditolak Mahkamah Agung Israel

Upaya sepihak itu juga tentu saja ditentang keras oleh warga Palestina, negara-negara Arab dan sebagian besar negara lain di dunia.

Guterres mengatakan aneksasi "akan merusak apa yang saya percaya dibutuhkan, yang merupakan solusi dua negara di mana Israel dan Palestina dapat hidup bersama dalam damai, saling menghormati, dan menjamin keamanan satu sama lain."

"Saya berharap pendapat ini yang bukan hanya milik saya namun juga menggema di seluruh dunia, sehingga akan didengar oleh otoritas Israel dan bahwa aneksasi tidak akan terjadi pada 1 Juli," ungkapnya.