Bebaskan Kebudayaan dari Birokrasi, Tantangan dan Prospek Kementerian Baru

KOMPAS.com - Wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan kembali mencuat dalam kontestasi politik 2024. Beberapa calon presiden mengusung gagasan ini dengan tujuan memajukan kebudayaan Indonesia secara lebih fokus dan terarah.

Pembentukan kementerian ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan kebudayaan saat ini, seperti minimnya anggaran, birokrasi yang rumit, dan kurangnya koordinasi antar lembaga.

Di tengah wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan, akademisi Rocky Gerung memberikan pandangan kritis terkait birokratisasi dalam pengelolaan kebudayaan.

Dalam diskusi yang digelar Aliansi Budaya Rakyat (ABRA) dan Radio Republik Indonesia (RRI), Rocky menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh terpaku pada APBN dan harus bebas dari belenggu birokrasi yang berlebihan.

Diskusi bertajuk "Menyongsong Kementerian kebudayaan" (18/3/2024) ini dihadiri oleh budayawan, seniman, politisi, dan intelektual publik lainnya untuk membahas prospek dan tantangan Kementerian Kebudayaan. 

"Kebudayaan hinggap di semua aspek kehidupan, sehingga tidak boleh terlalu dikekang oleh aturan pemerintah," kata Rocky.

Dia juga menekankan pentingnya figur menteri yang memiliki kecakapan dan pemahaman memadai dalam bidang kebudayaan.

"Jika ditanya siapa yang lebih layak menjadi Menteri Kebudayaan, tentu saja yang memiliki pemahaman mendalam, seperti teman saya Fay (Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek)," tegas Rocky.

"Dia yang benar-benar mengerti, dibandingkan mencari orang yang ditunjuk oleh partai politik," ungkap Rocky. Ia juga tegas menolak jika jadi terbentuk, Menteri Kebudayaan dipilih dari kalangan partai.

Dalam diskusi tersebut Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Bambang Prihadi, menyambut baik wacana dibentuknya Kementerian Kebudayaan.

Dia menekankan pentingnya konsistensi dalam memajukan kebudayaan. Ia mengambil contoh dari perjalanan Korea yang memerlukan waktu 40 tahun untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang kebudayaan.

"Hal ini menegaskan perlunya lembaga yang lebih dari sekadar direktorat atau direktorat jenderal. Oleh karena itu, gagasan pembentukan Kementerian Kebudayaan ini perlu didukung," ujar Bambang Prihadi.

Praktisi Kebijakan Budaya, arkeolog Joe Marbun, juga menyoroti visi dari sejumlah calon presiden yang menunjukkan komitmen terhadap pendirian Kementerian Kebudayaan.

Dia menekankan bahwa masalah kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi.

"Mari kita terus mendorong masyarakat untuk terus mengawal pentingnya pembentukan Kementerian Kebudayaan yang berfungsi dengan baik dan dapat menjadi solusi untuk masalah kebudayaan di Indonesia," tambah Joe Marbun.

Baca juga: Kemendikbud: Dana Indonesiana Perkuat Ekosistem Kebudayaan

Melihat beragam pandangan ini, penting bagi kita semua untuk mendukung pembentukan Kementerian Kebudayaan dengan bijaksana.

Lembaga ini diharapkan tidak hanya mengurus kebijakan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga, memelihara, dan mengembangkan kekayaan budaya Indonesia.