Lebih Sekadar Kesenian, Budayawan Halim HD Jelaskan Urgensi Kementerian Kebudayaan

KOMPAS.com - Wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan kembali mengemuka setelah sebelumnya sempat muncul dalam Kongres Kebudayaan 2017 dan 2023.

Hal ini disampaikan Halim HD, budayawan, yang menyambut baik usulan ini. Dia menegaskan kompleksitas urusan kebudayaan membutuhkan pengelolaan yang taktis dan strategis.

"Saat ini, 18 kementerian memiliki kegiatan di sektor kebudayaan," kata Halim, Selasa (27/2/2024). Ia mencontohkan program desa budaya dan desa pariwisata di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Namun, menurutnya, kementerian tersebut belum memiliki landasan kuat soal desa kebudayaan, sehingga programnya cenderung fokus pada pagelaran dan acara seremonial.

Usulan pembentukan Kementerian Kesenian sempat muncul, namun Halim menilai cakupannya terlalu sempit. "Kesenian bisa ditangani oleh direktorat saja," ujarnya. Kebudayaan, di sisi lain, memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi aspek sosial, ekonomi, dan pembangunan.

Halim mencontohkan negara-negara maju seperti Australia, Singapura, Tiongkok, Jerman, dan Korea Selatan yang memiliki Kementerian Kebudayaan.

Di Vietnam, terdapat Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata. Sementara di Indonesia, kebudayaan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Kemendikbudristek terlalu luas," tegas Halim. "Cukup jadi Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi saja. Kebudayaan harus menjadi kementerian sendiri agar bisa tertangani dengan baik," ujarnya.

Halim menekankan, Indonesia memiliki DNA dan sumber daya kebudayaan yang kaya raya, jauh lebih bernilai daripada sumber daya mineral. Dengan pengelolaan tepat, kekayaan ini dapat dioptimalkan.

Pembentukan Kementerian Kebudayaan, menurutnya, juga penting untuk meningkatkan kualitas SDM yang mengurusi kebudayaan di daerah-daerah.

Baca juga: Pesona Budaya Turkiye dalam Koleksi Busana Zaskia Sungkar dan Shi by Shireen

Sisi lain, Halim mengaku prihatin melihat SDM birokrasi di daerah dengan budaya kental yang masih kurang mumpuni. Di Bali dan Jakarta, SDM birokrasi urusan kebudayaan sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan di daerah lain.

Pembentukan Kementerian Kebudayaan diharapkan dapat memberikan perhatian dan fokus yang lebih besar pada pengelolaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia, serta meningkatkan kualitas SDM di bidang ini.