Mendikbud Nadiem Ingin Kesejahteraan Guru dan Dosen Terjamin

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim pemerintah terus berupaya untuk menyempurnakan tata kelola guru dan dosen.

Penyempurnaan itu, kata Nadiem, bisa dilakukan melalui peningkatan kompetensi, distribusi, kesejahteraan, hingga pengembangan karier guru.

Baca juga: Sosok Prama, Guru Besar Termuda UGM yang Berusia 35 Tahun

Oleh karena itu, Nadiem melakukan konsolidasi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas untuk membahas kesejahteraan guru dan dosen.

"Kami ulik berbagai masukan-masukan untuk mengelola ASN kami, terutama guru dan dosen di Indonesia, termasuk bagaimana agar karier dan kesejahteraan mereka terjamin," ujar Nadiem dikutip dari laman resmi Kemenpan-RB, Senin (26/2/2024).

Selain membahas soal masa depan karier guru dan dosen, Nadiem dan Azwar Anas juga membahas tentang pemenuhan kebutuhan tenaga guru.

Kemenpan-RB juga sudah menerima usulan formasi guru dari instansi daerah untuk pengadaan tahun 2024 dan meneruskan pemenuhan target pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Demi mewujudkan target itu, Kemenpan-RB telah menyusun beberapa breakthrough kebijakan seleksi guru nasional.

"Breakthrough ini telah berhasil meningkatkan tingkat keterisian formasi guru menjadi di atas 78 persen dari yang sebelumnya ada di kisaran 58 persen," ucap Azwar Anas.

Baca juga: Dosen UGM Beri 7 Tips Pilih dan Gunakan Pinjol yang Baik

Azwar Anas mengatakan, arah kebijakan untuk pemenuhan aparatur sipil negara (ASN) tahun 2024 diprioritaskan salah satunya pada pemenuhan kebutuhan tenaga guru termasuk pengangkatan menjadi guru PPPK.

Asal tahu saja, pemerintah lewat Kemendikbud menargetkan 1 juta guru honorer diangkat menjadi PPPK hingga 2024. Hingga 2021, pemerintah telah berhasil mengangkat 544.000 guru honorer menjadi PPPK.

Demi mengerek PPPK, Kemendikbud bersama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) secara intensif mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda).

Baca juga: 2 Mahasiswa UB Meninggal Dunia, Orangtua dan Sahabat Wakili Wisuda

Khususnya, untuk menyosialisasikan kebijakan dan mendorong pemda agar mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan yang sudah dihitung.