Berkaca Pemilu 2024, Dosen UGM: Pelanggaran Etik Jangan Terulang Lagi

KOMPAS.com - Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Arya Budi menilai pelaksanaan pemilu 2024 berjalan kondusif dan lancar.

Meski demikian, dalam proses pelaksanaannya diwarnai peristiwa politik yang menciderai demokrasi, dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap kontroversial serta pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh komisioner KPU.

Baca juga: Prama Jadi Guru Besar Termuda di UGM pada Usia 35 Tahun

Munculnya berbagai kontroversi ini, kata Arya, disebabkan besarnya intervensi pemerintah pada ranah yudikatif dan lembaga penyelenggara pemilu.

"Untuk pemilu selanjutnya, negara harus menjadi penyelenggara saja jadi tidak terlibat jadi tim sukses dalam kontestasi," kata dia dilansir dari laman UGM, Jumat (16/2/2024).

Meski di tingkat elit terjadi persaingan sengit dengan berbagai macam manuver, tapi di tingkat akar rumput justru terjadi sebaliknya menunjukkan suasana tenang dan tidak terjadi polarisasi karena adanya tiga pasangan calon kontestan pilpres.

Berbeda dengan pilpres 2014 dan 2019, di mana terjadi polarisasi antar dua kubu pendukung karena hanya ada dua paslon.

"Pada pemilu kali ini, di tingkat akar rumput cenderung lebih adem dibanding Pemilu lalu karena kontestan lebih dari dua kandidat," ungkapnya.

Di tingkat proses penyelenggara pemilu, kata dia, sedikit ditemukan kasus anggota KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan.

"Tidak banyak kita menemukan kasus meninggalnya anggota KPPS seperti di pemilu sebelumnya dikarenakan tidak siapnya penyelenggara di tingkat KPPS terkait durasi perhitungan suara dan jumlah surat suara yang banyak," jelas dia.

Baca juga: Kisah Azizah, Lulus UGM sebagai Wisudawan Terbaik dengan IPK 4

Meski demikian, imbuhnya, ada beberapa catatan yang menjadi bahan penilaian bagi penyelenggara pemilu 2024 ini soal kasus ditemukannya surat suara yang rusak dan beberapa kasus dimana banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena terkendala persoalan administratif.

"Ada catatan jumlah surat suara rusak dan pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya perlu menjadi bahan evaluasi. Saya kira pengamanan pengiriman surat suara juga perlu ditingkatkan," tutur dia.

Terkait upaya meningkatkan kualitas demokrasi dalam lima tahun ke depan, Arya berpendapat pemenang pilpres perlu merangkul seluruh aspirasi elemen masyarakat.

Termasuk aspirasi dari para akademisi di berbagai kampus soal keprihatinan mereka pada demokrasi yang mengalami pelemahan dan lemahnya penegakan hukum yang berimplikasi pada pelanggaran etik jelang pemilu baik di MK maupun di KPU.

Baca juga: UGM Sediakan 9 TPS Khusus buat Mahasiswa pada Pemilu 2024

"Pemenang pilpres sebaiknya merangkul juga aspirasi elemen publik yang memiliki kepentingan bagi kelangsungan kehidupan demokrasi kita," pungkas dia.