Dirjen Dalu Agung Gapai Gelar Doktor dengan Predikat Cumlaude di IPB

KOMPAS.com - Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menjalani sidang promosi Doktor (S3) di Sekolah Bisnis (SB) - IPB University pada Rabu (27/9/2023).

Hasilnya, dia lulus dengan predikat Cumlaude.

Baca juga: Sosok Stanley, Lulus dari Jurusan Kedokteran UB dengan IPK 3,99

Dalam penelitian disertasinya, dia mengangkat topik “Penataan Ulang Kelembagaan dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Strategis di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang”.

Menurut Dalu Agung, keberadaan museum agraria akan mempermudah bagi para pelaku reforma agraria untuk dapat melihat ulang lintasan sejarah agraria yang selama ini belum terekam dengan baik secara terpadu.

"Proses penilikan sejarah tersebut tentunya akan membantu para pemangku kepentingan untuk secara lebih cermat dalam menentukan kebijakan agraria," ucap dia dalam keterangannya, Selasa (3/10/2023).

Dia menilai pendirian museum agraria sebagai bagian dari ikhtiar untuk memfasilitasi pelaksanaan reforma agraria dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Dia menjelaskan berdasarkan pada kondisi sejarah kelembagaan dan kebijakan agraria/pertanahan dari masa pra-kemerdekaan sampai dengan pasca reformasi saat ini yang menunjukkan perubahan kelembagaan dan kebijakan yang sangat dinamis.

Untuk itu, diperlukan suatu upaya agar hal tersebut dapat terdokumentasi dengan baik.

"Salah satunya berupa pendirian museum agraria," ungkap Dalu Agung Darmawan.

Generasi muda perlu belajar dari Museum Agraria

Selain itu, keberadaan museum agraria akan membantu para generasi muda untuk dapat belajar secara lebih nyata perubahan kelembagaan dan kebijakan agraria pada masa lalu.

Dalu Agung menyebut, dari hasil penelitian untuk disertasinya menunjukkan bahwa trayektori sejarah dinamika kelembagaan agraria telah panjang membentang sejak Republik Indonesia dilahirkan.

Baca juga: IPB Buka 137 Lowongan Dosen CPNS 2203, Cek Formasinya

Namun demikian, sambung dia, setiap periode zaman dan pemerintahan memiliki tantangan politik dan masalah agraria yang berbeda-beda.

Hal ini menghasilkan kebijakan agraria berikut terobosannya yang juga berbeda.

"Selalu tersisa gap antara niat ideal dan praktik implementasinya. Di antara faktor penentu utamanya adalah jenis kepemimpinan dan political will dari pemerintah," jelas dia.

Maka dar itu, penting disarankan selain konsep dan desain perencanaan pembangunan dan program-program nasional agraria yang baik, diperlukan suatu mekanisme politik yang lebih demokratis dalam pemilihan pemimpin politik yang selaras dengan kebutuhan dan kewenangan kelembagaan yang diperlukan.

Baca juga: Lulus S3 dengan IPK 4,00 di UPI, Puri: Semua Itu karena Suami dan Anak

"Bukan semata pertimbangan politik pragmatis kekuasaan. Tujuannya untuk memastikan political will pemerintah semakin kuat dalam menjalankan mandat konstitusinya, khususnya dalam bidang agraria, pertanahan dan tata ruang," tukas dia.