Taliban Buka Kembali Universitas: Sedikit Mahasiswi, Kekurangan Dosen Wanita

KOMPAS.com - Pemerintahan Taliban membuka kembali beberapa universitas negeri di Afghanistan.

Ini adalah kesempatan untuk pertama kalinya sejak Taliban merebut kekuasaan pada Agustus.

Namun, hanya sedikit pelajar wanita Afghanistan yang terlihat kembali studi di kampus.

Sebagian besar sekolah menengah untuk anak wanita dan semua universitas negeri ditutup ketika kelompok bersenjata itu kembali berkuasa.

Hal itu memicu kekhawatiran bahwa wanita Afghanistan akan kembali dilarang mengenyam pendidikan, seperti yang terjadi selama pemerintahan pertama Taliban dari 1996 hingga 2001.

Para pejabat mengatakan universitas di provinsi Laghman, Nangarhar, Kandahar, Nimroz, Farah dan Helmand dibuka pada Rabu (2/2/2022).

Zarlashta Haqmal, yang mempelajari hukum dan ilmu politik di Universitas Nangarhar, mengatakan kepada AFP “ini adalah momen yang menggembirakan bagi kami karena kelas kami telah dimulai.”

“Tetapi kami masih khawatir bahwa Taliban mungkin menghentikan mereka.”

Lebih banyak tempat pendidikan tinggi lainnya dijadwalkan melanjutkan operasi di tempat lain di negara itu akhir bulan ini.

Baca juga: Temui Perwakilan Barat di Norwegia, Taliban Minta Aset Dicairkan

Dilarang bicara kepada awak media

Kantor berita AFP melaporkan, sekelompok kecil wanita yang mengenakan cadar atau burqa, memasuki Universitas Laghman pada Rabu pagi.

Seorang saksi yang berbicara dengan kantor berita Reuters di kota timur Jalalabad melihat mahasiswi masuk melalui pintu terpisah di Universitas Nangarhar, salah satu universitas pemerintah besar yang dibuka minggu ini.

Mahasiswa laki-laki yang hadir mengenakan tunik tradisional yang dikenal sebagai shalwar kameez. Mereka ke kampus diangkut ke kampus dengan taksi dan bus lokal.

Akan tetapi kehadiran pelajar sangat sedikit dan pasukan Taliban menjaga pintu masuk. Senapan mesin yang dipasang di tripod diletakkan di gerbang penjagaan.

Sebagian besar siswa menolak memberikan pendapat mereka tentang pengalaman kembali ke kelas.

Beberapa mengatakan mereka telah diperingatkan oleh pihak berwenang untuk tidak berbicara kepada pers.

Wartawan juga dilarang memasuki kampus Laghman dan universitas di provinsi lain melansir Al Jazeera pada Rabu (2/2/2022).

Baca juga: Nasib LGBT Afghanistan di Tengah Pemerintahan Taliban

Kekurangan dosen wanita

Beberapa institusi seperti Universitas Laghman menghadapi kekurangan guru wanita. Universitas hanya memiliki satu guru wanita untuk sekitar 270 siswa wanita.

Kepala universitas Asmatullah Durrani mengatakan dewan sekarang sedang mencari untuk merekrut lebih banyak guru perempuan.

Taliban mengatakan, pihaknya tak keberatan dengan pendidikan untuk wanita. Tetapi ingin kelas-kelas dipisahkan dan kurikulum berdasarkan prinsip-prinsipnya.

“Kami diberitahu bahwa kelas akan diadakan sesuai dengan hukum Syariah,” kata Malik Samadi, seorang mahasiswa matematika berusia 23 tahun kepada AFP.

“Saya berharap mereka mempertahankan semua kursus, karena masyarakat membutuhkannya.”

“Pendidikan adalah fondasi sebuah negara,” kata mahasiswa teknik sipil Munsefullah di Universitas Helmand, mengungkapkan kegembiraannya saat kembali ke studinya.

Beberapa sedih karena banyak dari rekan-rekan mahasiswa mereka telah melarikan diri, ketika Taliban merebut kekuasaan setelah pemerintah Presiden Ashraf Ghani yang didukung barat runtuh.

Taliban mengatakan semua sekolah wanita akan dibuka kembali pada akhir Maret.

Baca juga: Taliban Izinkan Universitas Kembali Dibuka, Bagaimana Nasib Pelajar Wanita Afghanistan?

Minta dukungan dosen dari dunia

Kepala Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan (UNAMA) Deborah Lyons menyerukan lebih banyak “program beasiswa dan dukungan” kepada para dosen sekarang ketika universitas akhirnya dibuka.

Pembukaan kembali terjadi seminggu setelah delegasi Taliban mengadakan pembicaraan dengan pejabat Barat di Norwegia.

Saat itu, mereka ditekan untuk meningkatkan hak-hak wanita untuk membuka miliaran dolar aset yang disita dan membekukan bantuan asing.

Penghentian bantuan telah memicu krisis kemanusiaan Afghanistan, yang telah hancur oleh perang selama beberapa dekade.

Belum ada negara yang mengakui pemerintahan baru Taliban, yang telah memberlakukan beberapa pembatasan pada wanita, termasuk melarang mereka dari beberapa pekerjaan pemerintah.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Bernadette Aderi Puspaningrum)