Temui Perwakilan Barat di Norwegia, Taliban Minta Aset Dicairkan

NORWEGIA, KOMPAS.com - Dalam kunjungan pertama ke Eropa sejak kembali berkuasa, Taliban memulai pembicaraan penting dengan diplomat Barat di Oslo, Norwegia pada Senin (24/1/2022), guna membahas krisis kemanusiaan di Afghanistan.

Namun komunitas internasional bersikeras bahwa Taliban harus menghormati hak asasi manusia sebelum bantuan dapat dilanjutkan ke negara itu.

Delegasi Taliban yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi, memulai pembicaraan dengan perwakilan dari Amerika Serikat (AS), Perancis, Inggris, Jerman, Italia, Uni Eropa, dan Norwegia.

Baca juga: Bantuan Kemanusiaan jadi Agenda Utama Pertemuan Taliban dengan Negara Barat

Diskusi tertutup yang difasilitasi oleh Norwegia itu diadakan di Soria Moria Hotel, di puncak bukit bersalju di luar Oslo.

Situasi kemanusiaan Afghanistan telah memburuk secara drastis sejak Agustus 2021 lalu ketika kaum fundamentalis kembali berkuasa 20 tahun setelah digulingkan.

Bantuan internasional terhenti, memperburuk keadaan jutaan orang yang sudah menderita kelaparan setelah beberapa kekeringan parah.

Thomas West, perwakilan khusus AS untuk Afghanistan, men-tweet pada hari Minggu (23/1/2022), "Ketika kami berusaha untuk mengatasi krisis kemanusiaan bersama dengan sekutu, mitra, dan organisasi bantuan, kami akan melanjutkan diplomasi mata jernih dengan Taliban mengenai keprihatinan kami dan minat kami yang tetap pada Afghanistan yang stabil, menghormati hak dan inklusif".

Belum ada negara hingga saat iniyang mengakui pemerintahan Taliban.

Norwegia sendiri telah menekankan bahwa pembicaraan kali ini -yang notabene telah dikritik oleh beberapa ahli dan anggota diaspora Afghanistan- tidak akan mewakili legitimasi atau pengakuan terhadap Taliban.

Baca juga: Hasan Akhund Minta Negara-negara di Dunia Akui Pemerintahan Taliban di Afghanistan

"Tapi kita harus berbicara dengan otoritas de facto di negara ini. Kita tidak bisa membiarkan situasi politik mengarah pada bencana kemanusiaan yang lebih buruk lagi," tegas Menteri Luar Negeri Norwegia Anniken Huitfeldt pekan lalu, sebagaimana diberitakan Kantor Berita AFP, Senin.