Bantuan Kemanusiaan jadi Agenda Utama Pertemuan Taliban dengan Negara Barat

KABUL, KOMPAS.com - HAM dan krisis kemanusiaan di Afghanistan, di mana kelaparan mengancam jutaan orang, akan menjadi fokus pada pembicaraan di Oslo antara Taliban, Barat dan anggota masyarakat sipil Afghanistan.

Dalam kunjungan pertama mereka ke Eropa pada Minggu (23/1/2022) sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021 lalu, Taliban akan bertemu dengan pejabat Norwegia serta perwakilan AS, Prancis, Inggris, Jerman, Italia, dan Uni Eropa.

Delegasi Taliban akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Amir Khan Mutaqqi.

Baca juga: Hasan Akhund Minta Negara-negara di Dunia Akui Pemerintahan Taliban di Afghanistan

Dilansir AFP, agendanya adalah "pembentukan sistem politik perwakilan, tanggapan terhadap krisis kemanusiaan dan ekonomi yang mendesak, masalah keamanan dan kontra-terorisme, dan HAM.

Ini terutama mencakup pendidikan untuk wanita dan anak perempuan," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS.

Kelompok garis keras ini memang sempat digulingkan pada tahun 2001, tetapi dengan cepat kembali berkuasa pada bulan Agustus 2021 ketika pasukan internasional memulai penarikan terakhir mereka.

Taliban berharap pembicaraan itu akan membantu "mengubah suasana perang menjadi situasi damai".

Ini dikatakan juru bicara pemerintah Zabihullah Mujahid kepada AFP, Sabtu (22/1/2022).

Baca juga: Koresponden Washington Post: Dipimpin Taliban, Penderitaan Rakyat Afghanistan Makin Meluas

Belum ada negara yang mengakui pemerintah Taliban, dan Menteri Luar Negeri Norwegia Anniken Huitfeldt menekankan bahwa pembicaraan itu "tidak akan mewakili legitimasi atau pengakuan terhadap Taliban".

"Tapi kita harus berbicara dengan otoritas de facto di negara ini. Kita tidak bisa membiarkan situasi politik mengarah pada bencana kemanusiaan yang lebih buruk lagi," kata Huitfeldt.

Situasi kemanusiaan di Afghanistan telah memburuk secara drastis sejak Agustus tahun lalu.

Bantuan internasional, yang mendanai sekitar 80 persen anggaran Afghanistan, tiba-tiba terhenti.

AS telah membekukan aset senilai 9,5 miliar dollar AS di bank sentral Afghanistan.

Baca juga: Faizullah Jalal, Profesor Terkemuka Afghanistan Ditangkap karena Kritik Pemerintahan Taliban

Pengangguran telah meroket dan gaji pegawai negeri belum dibayar selama berbulan-bulan di tengah negara dirusak kekeringan parah.

Kelaparan mengancam 23 juta warga Afghanistan, atau 55 persen dari populasi, menurut PBB.

Negara ini membutuhkan 4,4 miliar dollar AS dari negara-negara donor tahun ini untuk mengatasi krisis kemanusiaan.