Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar Provinsi yang Masih Berlakukan Pemutihan Pajak di Awal 2022

Kompas.com - 15/01/2022, 08:15 WIB

KOMPAS.com - Ada kabar bagi Anda pemilik kendaraan bermotor. Sejumlah provinsi di Indonesia masih memberlakukan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di awal tahun 2022 ini.

Bagi yang belum tahu, pemutihan pajak adalah istilah yang umum digunakan untuk menyebut kebijakan penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak.

Itu artinya, masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan bermotor, hanya akan dikenakan biaya pokok pajaknya saja, tanpa dikenakan denda tambahan.

Baca juga: Catat, Ini Daerah yang Masih Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Awal 2022

Namun kebijakan ini tidak berlangsung serentak di setiap daerahnya, karena tergantung dari kebijakan pemerintah daerah setempat.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, di awal tahun 2022 ini, ada sejumlah provinsi yang memberlakukan pemutihan pajak. Provinsi-provinsi tersebut yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Berikut adalah rinciannya

Biaya ganti plat motor 2021 dan cara bayar pajak kendaraan 5 tahunanKompas.com Biaya ganti plat motor 2021 dan cara bayar pajak kendaraan 5 tahunan

3 provinsi yang masih menerapkan pemutihan pajak

1. Aceh

Pemerintah Provinsi Aceh masih menggelar program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini didasarkan pada Pergub Aceh Nomor 47 Tahun 2021. Kebijakan ini berlaku hingga Maret 2022

Lebih terperinci, relaksasi yang diberikan berupa pembebasan denda pajak untuk kendaraan pertama yang menunggak hingga 4 tahun, termasuk pembebasan pajak progresif.

Baca juga: Cara Cek Besaran Pajak Kendaraan Secara Online

Kemudian, kendaraan yang menunggak pajak hingga lebih dari 4 tahun hanya akan dikenakan pokok pajak sebanyak 4 tahun alias penghapusan tunggakan tahun ke-5 dan seterusnya, sekaligus pembebasan denda pajaknya.

2. Sumatera Barat

Provinsi berikutnya yakni Sumatera Barat (Sumbar). Diketahui Gubernur Sumbar Mahyeldi telah memperpanjang masa penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) serta pembebasan bea balik nama kendaran bermotor.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terpopuler

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+