Di sisi lain, pejabat eselon menjadi profesi paling banyak terlibat tindak pidana korupsi sepanjang 2023.
Masih dari catatan KPK per Januari 2024, jumlah kasusnya naik dari 47 kasus menjadi 61 tindak pidana korupsi.
Selanjutnya, ada pihak swasta dengan 57 kasus, naik lebih dari dua kali lipat dari sebelumnya 27 kasus korupsi.
Sementara itu, kasus korupsi yang pelakunya wali kota/bupati atau wakilnya sebanyak 8 kasus, kepala kementerian/lembaga dan duta besar masing-masing 4 kasus, serta hakim, pengacara, gubernur, dan jaksa masing-masing 2 kasus.
Berikut perinciannya:
Sebelumnya, Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK menerima 5.079 laporan dugaan tindak pidana korupsi sepanjang 2023.
"Penanganan perkara di KPK salah satunya bermula dari pengaduan masyarakat, selama tahun 2023 KPK menerima 5.079 laporan," kata Ketua KPK Nawawi Pomolango, dilansir dari Kompas.com, Selasa (16/1/2024).
Dari laporan yang diterima, 690 laporan tidak dapat ditindaklanjuti lantaran kurang cukup bukti untuk dilanjutkan ke proses penyelidikan, sehingga diarsipkan oleh KPK.
Sementara itu, ada 4.389 perkara yang tengah diverifikasi oleh tim pengaduan masyarakat komisi antirasuah tersebut.
"Selanjutnya dari jumlah tersebut 1.962 laporan dalam proses penelaahan," kata Nawawi.
Adapun, aduan dugaan korupsi yang diterima oleh KPK paling banyak berasal dari DKI Jakarta dengan 759 laporan.
Kemudian, 483 laporan dari Jawa Barat, 430 laporan dari Jawa Timur, 354 laporan dari Sumatera Utara, dan 270 laporan dari Jawa Tengah.
Sepanjang 2023, KPK telah melakukan sebanyak 127 penyelidikan, 161 penyidikan, 129 penuntutan, 124 eksekusi.
Total, menurutnya, sudah ada 94 perkara yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap selama tahun 2023 lalu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.