Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Solusi Anies dan Ganjar atas Praktik Pinjol untuk Bayar UKT di Kampus

Kompas.com - 05/02/2024, 07:15 WIB
Erwina Rachmi Puspapertiwi,
Ahmad Naufal Dzulfaroh

Tim Redaksi

Ganjar juga mencontohkan program di Jawa Tengah untuk menyekolahkan keluarga miskin secara gratis di SMK dan langsung kerja setelah lulus. Nantinya, dia ingin program tersebut ditambah sampai pendidikan di tingkat perguruan tinggi.

Dia juga menekankan, negara harus berada di ruang publik terutama dalam bidang pendidikan untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada warga lemah, miskin, perempuan, maupun penyandang disabilitas.

"Sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan murah," imbuh dia.

Baca juga: Sindir Politisasi Bansos, Anies: Bukan Memberikan Bansos untuk Kepentingan yang Memberi

Kata Anies soal bayar UKT dengan pinjol

Calon presiden nomor 1 Anies Baswedan dalam debat kelima Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta pusat, Minggu (4/2/2024). tangkapan layar YouTube KPU Calon presiden nomor 1 Anies Baswedan dalam debat kelima Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta pusat, Minggu (4/2/2024).
Sementara itu, capres nomor urut 1 Anies Baswedan ikut mengungkapkan solusinya atas polemik penggunan pinjol untuk membayar UKT.

"Kami melihat pendidikan tinggi sebagai supplier pembentukan kelas menengah Indonesia. Negara harus menempatkan pendidikan tinggi itu sebagai eskalator sosial ekonomi," katanya,

Anies menyebutkan, negara perlu lebih banyak mengambil alih pembayaran biaya kuliah mahasiswa Indonesia.

"Bukan justru malah dibebankan untuk universitas. (Ini) supaya dosen, pimpinan universitas bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya, pengabdian masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa negara seharusnya bisa mendapatkan sumber pendapatan untuk membayar biaya pendidikan dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga.

Pajak ini bersumber dari pajak yang dibayarkan setelah mahasiswa itu lulus dan masuk dalam masyarakat kelas menengah. Namun, tidak dibayarkan ketika para mahasiswa masih bersekolah.

"Jadi negara menciptakan universitas sebagai eskalator sosial ekonomi. Itu kira-kira kita juga lakukan," pungkasnya.

Baca juga: Tak Boleh Bawa HP untuk Foto dan Rekam Saat Mencoblos, Ini Sanksinya!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com