Ganjar juga mencontohkan program di Jawa Tengah untuk menyekolahkan keluarga miskin secara gratis di SMK dan langsung kerja setelah lulus. Nantinya, dia ingin program tersebut ditambah sampai pendidikan di tingkat perguruan tinggi.
Dia juga menekankan, negara harus berada di ruang publik terutama dalam bidang pendidikan untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada warga lemah, miskin, perempuan, maupun penyandang disabilitas.
"Sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan murah," imbuh dia.
Baca juga: Sindir Politisasi Bansos, Anies: Bukan Memberikan Bansos untuk Kepentingan yang Memberi
"Kami melihat pendidikan tinggi sebagai supplier pembentukan kelas menengah Indonesia. Negara harus menempatkan pendidikan tinggi itu sebagai eskalator sosial ekonomi," katanya,
Anies menyebutkan, negara perlu lebih banyak mengambil alih pembayaran biaya kuliah mahasiswa Indonesia.
"Bukan justru malah dibebankan untuk universitas. (Ini) supaya dosen, pimpinan universitas bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya, pengabdian masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa negara seharusnya bisa mendapatkan sumber pendapatan untuk membayar biaya pendidikan dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga.
Pajak ini bersumber dari pajak yang dibayarkan setelah mahasiswa itu lulus dan masuk dalam masyarakat kelas menengah. Namun, tidak dibayarkan ketika para mahasiswa masih bersekolah.
"Jadi negara menciptakan universitas sebagai eskalator sosial ekonomi. Itu kira-kira kita juga lakukan," pungkasnya.
Baca juga: Tak Boleh Bawa HP untuk Foto dan Rekam Saat Mencoblos, Ini Sanksinya!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.