Solusi Anies dan Ganjar atas Praktik Pinjol untuk Bayar UKT di Kampus

KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 2 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyoroti fenomena pinjaman online (pinjol) di kalangan mahasiswa untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT).

Hal tersebut mereka sampaikan dalam debat kelima Pilpres 2024 yang terlaksana di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (4/2/2024).

Ini bermula dari Anies yang melemparkan pertanyaan kepada Ganjar soal pendapatnya tentang UKT yang mahal sehingga memaksa mahasiswa mengakses pinjol.

"Pak Ganjar di pertanyaan saya terkait UKT yang mahal itu. Belakangan kita mendengar fenomena ini bahkan ada yang kesulitan membayar UKT sampai harus dianjurkan untuk menyelesaikan lewat pinjol. Nah, bagaimana pendapat dan pandangan Pak Ganjar melihat problem pendidikan tinggi di Indonesia?" tanya capres nomor urut 1, Anies Baswedan.

Atas pertanyaan tersebut, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo lantas memberikan solusi atas penggunaan pinjol untuk membayar biaya kuliah mahasiswa Indonesia.

Baca juga: Disinggung Ganjar Pranowo Saat Debat, Apa Itu Program Bolpen?

Kata Ganjar soal pinjol untuk bayar UKT

tangkapan layar YouTube KPU Calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo dalam debat kelima Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta pusat, Minggu (4/2/2024).

Caranya, dengan menerapkan program "Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana".

"Ikhtiar para mahasiswa hari ini agar dia tetap bisa sekolah adalah ngutang dan pinjol ternyata menjadi problem dan saya sepakat," ujarnya.

Ganjar bercerita, para mahasiswa di Yogyakarta pernah mengatakan kepadanya kalau mereka harus memacu diri agar nasibnya jauh lebih baik karena tidak mendapatkan akses pendidikan yang mudah.

Dia melanjutkan, mahasiswa di masanya dulu memiliki program Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI).

Dengan program itu, mahasiswa dapat lulus setelah membayar biaya kuliah dengan kredit yang murah dari pemerintah. Nantinya, ijazah mereka dapat diambil setelah lulus.

"Menurut saya, musti juga diimbangin dengan proporsionalitas kepada (mahasiswa) mana yang mampu dan mana yang kurang mampu," lanjut dia.

Baca juga: Apa Itu One Health yang Disebut Ganjar Jadi Upaya Preventif Kesehatan?

Mahasiswa yang kurang mampu, kata Ganjar, harus mendapatkan intervensi dari pemerintah untuk membayar UKT.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga berharap agar perguruan tinggi bisa menyediakan kluster-kluster besaran biaya UKT. Pembagiaan pembiayaan seperti ini ditujukan untuk kalangan mahasiswa yang memang sesuai dengan strata mereka.

"Kalau kita ingin membangun dan basisnya adalah sumber daya manusia, saya kira tidak boleh diingkari bahwa betul pendidikan adalah investasi. Jangan dihitung-hitung sebagai sebuah cost," tegasnya.

Ganjar juga mencontohkan program di Jawa Tengah untuk menyekolahkan keluarga miskin secara gratis di SMK dan langsung kerja setelah lulus. Nantinya, dia ingin program tersebut ditambah sampai pendidikan di tingkat perguruan tinggi.

Dia juga menekankan, negara harus berada di ruang publik terutama dalam bidang pendidikan untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada warga lemah, miskin, perempuan, maupun penyandang disabilitas.

"Sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan murah," imbuh dia.

Baca juga: Sindir Politisasi Bansos, Anies: Bukan Memberikan Bansos untuk Kepentingan yang Memberi

Kata Anies soal bayar UKT dengan pinjol

tangkapan layar YouTube KPU Calon presiden nomor 1 Anies Baswedan dalam debat kelima Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta pusat, Minggu (4/2/2024).

"Kami melihat pendidikan tinggi sebagai supplier pembentukan kelas menengah Indonesia. Negara harus menempatkan pendidikan tinggi itu sebagai eskalator sosial ekonomi," katanya,

Anies menyebutkan, negara perlu lebih banyak mengambil alih pembayaran biaya kuliah mahasiswa Indonesia.

"Bukan justru malah dibebankan untuk universitas. (Ini) supaya dosen, pimpinan universitas bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya, pengabdian masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa negara seharusnya bisa mendapatkan sumber pendapatan untuk membayar biaya pendidikan dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga.

Pajak ini bersumber dari pajak yang dibayarkan setelah mahasiswa itu lulus dan masuk dalam masyarakat kelas menengah. Namun, tidak dibayarkan ketika para mahasiswa masih bersekolah.

"Jadi negara menciptakan universitas sebagai eskalator sosial ekonomi. Itu kira-kira kita juga lakukan," pungkasnya.

Baca juga: Tak Boleh Bawa HP untuk Foto dan Rekam Saat Mencoblos, Ini Sanksinya!