Pemerintah Akan "Persulit" Mobil BBM, Pengamat: Impossible

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah akan "mempersulit" masyarakat yang tetap menggunakan kendaraan dengan bahan bakar minyak (BBM).

Menurutnya, upaya ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas udara di Indonesia.

"Kita juga secara bertahap akan mempersulit tanda kutip mobil-mobil combustion (BBM), dengan demikian air quality kita semakin membaik," kata Luhut, dikutip dari Kompas.com, Senin (12/6/2023).

"Sehingga keluarga kita akan mendapat air quality seperti negara tetangga kita," sambungnya.

Selain itu, langkah ini juga dilakukan untuk mengejar target 10 persen populasi Indonesia yang menggunakan mobil listrik pada 2030.

Baca juga: Diincar Indonesia, Perusahaan Mobil Listrik Tesla Buka Kantor di Malaysia, Apa Kata Luhut?

Impossible

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai upaya tersebut merupakan satu hal yang tak mungkin.

"Bukan hanya tidak tepat, tapi satu hal yang impossible di tengah situasi sekarang," kata Trubus kepada Kompas.com, Rabu (14/6/2023).

Pasalnya, infrastruktur kendaraan mobil listrik di Indonesia saat ini masih belum banyak, baik di pusat maupun di daerah.

Apalagi, kendaraan-kendaraan konvensional berbasis BBM saat ini masih terus diproduksi dan dijual di Indonesia.

"Kalau memang pemerintah mau mengurangi, ya stop dulu industri-industri kendaraan BBM, supaya masyarakat beralih," ujarnya.

Namun, hal ini tentu harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi public distrust.

Baca juga: Peminat Kendaraan Listrik Masih Rendah, Apa Penyebabnya?

Selain insentif, Trubus menilai pemerintah semestinya juga menyiapkan tempat penjualan atau penukaran mobil konvensional.

"Insentifnya hanya harganya lebih murah, tapi sementara mobil yang ada tidak ada tempat menjual atau menukarnya, ya susah juga. Artinya, masyarakat masa suruh berkorban terus," jelas dia.

Dibandingkan mempersulit kendaraan BBM, ia menyebut pemerintah perlu memaksimalkan transportasi publik.

Selain terjangkau, transportasi publik ini harus memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengguna, sehingga masyarakat akan beralih dari kendaraan pribadi.

Dengan transportasi publik, pemerintah juga bisa menggunakannya sebagai role model kendaraan listrik.

"Kalau memang mau seperti itu bisa, jadikan dulu satu daerah pilot project, kemudian daerah lain tinggal meniru. Jika diberlakukan secara serentak, ya tidak bisa," tandasnya.

Baca juga: Penjelasan Ahli soal Risiko Mobil Listrik jika Terendam Banjir