Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER TREN] Warga Baduy Minta Sinyal Internet Dimatikan | 9 Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan

Kompas.com - 13/06/2023, 05:30 WIB
Alicia Diahwahyuningtyas,
Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Sejumlah pemberitaan menghiasi laman Tren sepanjang Senin (12/6/2023).

Informasi seputar permintaan warga Baduy yang ingin sinyal internet di Baduy Dalam dimatikan ramai menjadi perhatian publik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pun memberikan tanggapan terkait permintaan dari warga Baduy tersebut.

Selain perihal permintaan penghentian sinyal internet warga Baduy, informasi soal manfaat buah Naga bagi kesehatan, fitur baru WhatsApp hingga provinsi-provinsi yang gelar pemutihan pajak kendaraan pada Juni 2023 juga menarik perhatian pembaca.

Baca juga: Pendaftaran LPDP 2023 Tahap 2: Jadwal, Syarat, Benefit, dan Cara Daftarnya


Baca juga: 4 Hal yang Harus Dilakukan Saat Ular Weling Masuk Rumah, Apa Saja?

Berita populer Tren

Berikut berita populer Tren dari Senin (12/6/2023) hingga Selasa (13/6/2023) pagi:

1. Permintaan penghentian sinyal internet di Baduy Dalam

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) buka suara terkait permintaan warga Baduy yang ingin sinyal internet di wilayah Baduy Dalam dimatikan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan, pihaknya menghormati permintaan warga Baduy dan akan menindaklanjutinya.

"Prinsipnya kita hormati permintaan ketua adat Baduy untuk memutus jaringan internet yang masuk ke Baduy Dalam," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (10/6/2023) malam.

Kendati demikian, menurut Usman, Kemenkominfo masih menunggu surat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak yang belum mereka terima.

Informasi lebih jelasnya terkait permintaan penghentian sinyal internet di Baduy Dalam tersebut dapat disimak pada berita berikut:

Warga Baduy Minta Sinyal Internet Dimatikan, Ini Kata Kemenkominfo

2. Tarik ulur cawapres Anies

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) bersama Ketua Umum Kornas Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab (kiri) dan Ketua Umum Forum Kabah Membangun (FKM) Habil Marati (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan antara Partai Demokrat dengan relawan Anies Baswedan Sekber Koalisi Kuning Ijo Biru (KIB) di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Dalam pertemuan tersebut Sekber Koalisi KIB mengusulkan partai pengusung Anies Baswedan segera bersatu mendeklarasikan calon wakil presiden serta mereka mendukung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024.Antara Foto/Hafidz Mubarak A Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) bersama Ketua Umum Kornas Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab (kiri) dan Ketua Umum Forum Kabah Membangun (FKM) Habil Marati (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan antara Partai Demokrat dengan relawan Anies Baswedan Sekber Koalisi Kuning Ijo Biru (KIB) di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Dalam pertemuan tersebut Sekber Koalisi KIB mengusulkan partai pengusung Anies Baswedan segera bersatu mendeklarasikan calon wakil presiden serta mereka mendukung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Pengumuman bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan memicu ketegangan di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Pasalnya, Partai Nasdem dan Partai Demokrat memiliki pandangan bertolak belakang terkait waktu pengumuman cawapres Anies.

Di satu sisi, Partai Demokrat mendesak agar Anies segera mengumumkan cawapres yang akan mendampinginya pada Pemilu 2024.

Bahkan, Partai Demokrat menilai, tak kunjung diumumkannya cawapres menjadi penyebab stagnasi elektabilitas Anies belakangan.

Halaman:

Terkini Lainnya

Kelas BPJS Kesehatan Dihapus, Kemenkes Sebut KRIS Sudah Bisa Diterapkan

Kelas BPJS Kesehatan Dihapus, Kemenkes Sebut KRIS Sudah Bisa Diterapkan

Tren
Paus Fransiskus Umumkan 2025 sebagai Tahun Yubileum, Apa Itu?

Paus Fransiskus Umumkan 2025 sebagai Tahun Yubileum, Apa Itu?

Tren
Bisakah Cairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Paklaring Usai Resign?

Bisakah Cairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Paklaring Usai Resign?

Tren
Apa Itu Gerakan Blockout 2024 yang Muncul Selepas Met Gala dan Merugikan Taylor Swift juga Zendaya?

Apa Itu Gerakan Blockout 2024 yang Muncul Selepas Met Gala dan Merugikan Taylor Swift juga Zendaya?

Tren
Balon Udara Meledak di Ponorogo, Korban Luka Bakar 63 Persen, Polisi: Masuk Ranah Pidana

Balon Udara Meledak di Ponorogo, Korban Luka Bakar 63 Persen, Polisi: Masuk Ranah Pidana

Tren
Warga Korsel Dilaporkan Hilang di Thailand dan Ditemukan di Dalam Tong Sampah yang Dicor Semen

Warga Korsel Dilaporkan Hilang di Thailand dan Ditemukan di Dalam Tong Sampah yang Dicor Semen

Tren
Harta Prajogo Pangestu Tembus Rp 1.000 Triliun, Jadi Orang Terkaya Ke-25 di Dunia

Harta Prajogo Pangestu Tembus Rp 1.000 Triliun, Jadi Orang Terkaya Ke-25 di Dunia

Tren
Media Asing Soroti Banjir Bandang Sumbar, Jumlah Korban dan Pemicunya

Media Asing Soroti Banjir Bandang Sumbar, Jumlah Korban dan Pemicunya

Tren
Sejarah Lari Maraton, Jarak Awalnya Bukan 42 Kilometer

Sejarah Lari Maraton, Jarak Awalnya Bukan 42 Kilometer

Tren
Rekonfigurasi Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Karya Kecerdasan Buatan

Rekonfigurasi Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Karya Kecerdasan Buatan

Tren
Basuh Ketiak Tanpa Sabun Diklaim Efektif Cegah Bau Badan, Benarkah?

Basuh Ketiak Tanpa Sabun Diklaim Efektif Cegah Bau Badan, Benarkah?

Tren
BPJS Kesehatan Tegaskan Kelas Pelayanan Rawat Inap Tidak Dihapus

BPJS Kesehatan Tegaskan Kelas Pelayanan Rawat Inap Tidak Dihapus

Tren
Cara Memindahkan Foto dan Video dari iPhone ke MacBook atau Laptop Windows

Cara Memindahkan Foto dan Video dari iPhone ke MacBook atau Laptop Windows

Tren
Video Viral Pusaran Arus Laut di Perairan Alor NTT, Apakah Berbahaya?

Video Viral Pusaran Arus Laut di Perairan Alor NTT, Apakah Berbahaya?

Tren
Sosok Rahmady Effendi Hutahaean, Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta yang Dilaporkan ke KPK

Sosok Rahmady Effendi Hutahaean, Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta yang Dilaporkan ke KPK

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com