Menaikkan Level Keselamatan Penyeberangan di Selat Sunda

Keempat, jika ada pelanggaran keselamatan, harus ada prosedur tetap pemberian sanksi bagi pelanggar baik di level pengguna, regulator (KSOP), maupun di operator kapal sehingga semua bisa sangat peduli pada keselamatan penyeberangan.

Kelima, secara berkala, dua kali dalam setahun, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) setempat (Banten dan Lampung) melakukan latihan simulasi atas penanganan keselamatan penyeberangan yang melibatkan semua pihak. Hal ini diperlukan agar penumpang, operator kapal, masyarakat sekitar pelabuhan, para nelayan dan kapal-kapal sekitar bisa memahami prosedur penanganan keselamatan jika ada persoalan seperti kebakaran, tabrakan, tsunami, cuaca buruk, angin topan/badai, gunung krakatau meletus, dan sebagainya.

Dengan demikian, prosur penanganan menjadi hal yang membudaya bagi semua pihak, bukan dianggap sebagai produr semata. Secara bersamaan ini juga akan menjadi alat kontrol apakah semua instrumen keselamatan di kapal dan di darat masih fungsional atau mengalami kerusakan/hilang. 

Semua pihak harus menjadikan peristiwa pada Sabtu lalu sebagai momentum untuk menyempurnakan penerapan keselamatan penyeberangan di Selat Sunda dan rute penyeberangan lainnya. Prosedur tetap dan teknis pelaksanannya harus diperketat dengan menyiapkan penguatan regulasi (jika diperlukan), penguatan organisasi dan kelengkapan kerjanya.

Dengan demikian, setiap pihak akan mampu menaikkan level keselamatan penyeberangan di Indonesia, terutama di Selat Sunda yang termasuk memiliki kesibukan penyeberangan terbesar di Asia. Jalur itu berada di jalur penting pelayaran internasional dan juga sangat rentan terkena bencana gunung meletus dengan berbagai imbasnya.