Menaikkan Level Keselamatan Penyeberangan di Selat Sunda

Hal lain adalah perawatan rutin kapal yang harus dilakukan dengan tertib dan lolos uji kelayakan penyeberangan oleh petugas kesyahbandaran.

Namun, tantangannya ada pada petugas di lapangan. Di kapal, petugas kapal seringkali seperti “terlobi” oleh pemilik kendaraan (terutama bus/angkutan umum) agar diizinkan untuk menyalakan mesin kendaraan demi memberikan kenyamanan kepada penumpang bus yang tidak turun.

Padahal sangat jelas aturannya, bus harus mematikan mesin dan semua penumpang harus naik ke ruangan penumpang di dalam kapal.

Terlobi di sini bisa diartikan secara harfiah tetapi bisa juga diartikan segan menegur jika ada mobil pribadi mewah yang menyalakan mesin.

Secara bersamaan memang seharusnya ada standar pelayanan di dalam kapal yang juga dijadikan syarat pengoperasian kapal. Sebab jika kondisi ruangan penumpang tidak senyaman di kendaraan (bus atau mobil pribadi), sudah pasti penumpang akan terpancing untuk tinggal di kendaraannya dan menyalakan mesin kendaraan.

Bus di lambung kapal yang menyalakan mesin saat kapal berlayar jauh lebih bahaya dari pada mobil pribadi menyalakan mesin di gladak. Sebab ruangan parkir kendaraan di lambung kapal cukup panas/pengab. Jika ada bus yang menyalakan mesin, asapnya akan menyesakkan dan menyebabkan udara semakin panas.

Belum lagi pada bagian ini ada ruangan mesin kapal yang tentu sangat panas dan rentan terbakar/meledak.

Di kapal-kapal tertentu juga sering ditemukan drum solar/oli yang diletakkan di lambung kapal. Saya tidak tahu tujuannya. Apapun alasannya, hal ini sangat beresiko.

Sejumlah Saran

Ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya masalah serupa berulang dan secara bersamaan menertibkan pelaksanaan peraturan di lapangan. Namun tentu saja dengan sudut pandang bahwa aturan yang ada saat ini sangatlah memadai untuk mencegah terjadinya masalah keselamatan penyeberangan, terutama jika mengacu pada Permenhub 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.

Namun kita tahu, selalu saja ada celah dalam pelaksanaannya. Celah ini yang saya kira perlu ditutupi oleh pemerintah.

Pertama, petugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) harus mengecek kelayakan kapal beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibuktikan dengan foto pengecekan yang diunggah pada check list pemeriksaan online.

Jika mekanisme ini masih belum ada, ke depannya perlu disiapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah petugas mengecek betul kelayakan kapal menyeberang atau tidak.

Kedua, pemilik kapal harus melakukan pemeliharaan kapal secara berkala dan buktinya harus otentik dan dicek kebenarannya oleh petugas.

Ketiga, operator kapal harus memastikan seluruh variabel keamanan penyeberangan sesuai prosedur dan tetap dijalankan selama dalam perjalanan penyeberangan. Bagian ini ada pada kewenangan dan tanggung jawab kapten kapal dan petugas di kapal.

Aparat pemerintah akan sulit memantau saat kapal sudah berlayar. Hal itu sepenuhnya tanggungjawab kapten, misalnya ada kendaraan yang menyalakan mesin saat kapal berlayar.