Kepemimpinan Maritim dan Potensi Pengembangan "Blue Economy" Indonesia

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 17.504, laut adalah penopang hidup bangsa Indonesia. Melalui laut, bangsa Indonesia menggantungkan kehidupan anak-cucu di masa depan.

Seorang pemimpin maritim harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang aspek teknis dan operasional dari industri maritim, termasuk keamanan laut, navigasi, peraturan, pengelolaan risiko, dan manajemen krisis.

Ia juga harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat, seperti kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi tim, membuat keputusan yang tepat dan strategis, berkomunikasi dengan baik dengan anggota tim dan pemangku kepentingan, serta mengelola sumber daya secara efektif.

Pemimpin maritim juga harus mampu mengatasi tantangan yang unik dalam industri maritim, seperti perubahan cuaca yang cepat, kebutuhan akan keselamatan yang tinggi, dan situasi darurat di laut.

Karena itu, kepemimpinan maritim sering dianggap sebagai bentuk kepemimpinan yang sangat khusus dan membutuhkan keterampilan unik. Di era globalisasi ini, kepemimpinan maritim menjadi semakin penting karena perdagangan internasional semakin meningkat dan peran laut dalam ekonomi global semakin besar.

Pemimpin maritim yang efektif dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesuksesan organisasi dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada industri maritim, atau kita sebut dengan ekonomi biru.

Ekonomi biru (blue economy) adalah konsep pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya laut dan pesisir secara optimal. Konsep ini mengusung visi untuk menciptakan ekonomi yang lebih kuat dan lestari yang memanfaatkan sumber daya laut dan pesisir secara bijaksana dan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Ekonomi biru mencakup berbagai sektor ekonomi yang berhubungan dengan laut dan pesisir, seperti perikanan dan akuakultur, pariwisata, energi terbarukan, transportasi maritim, dan industri maritim lainnya. Konsep ini juga mencakup pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan laut.

Pengembangan ekonomi biru memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan menopang pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.

Potensi Maritim dan Tantangannya

Potensi maritim Nusantara sangat besar. Kita punya salah satu chokepoint dunia, yaitu Selat Malaka. Selat Malaka sering dilalui kapal-kapal yang mengangkut komoditas strategis. Dampaknya akan besar apabila ada ancaman di Selat Malaka.

Jika melihat dari perspektif ekonomi, laut Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu, menyampaikan potensi kekayaan laut kita mencapai 1,33 triliun dollar.

Bayangkan, bagaimana jika pemerintah di masa depan mampu memaksimalkan kekayaan laut Nusantara untuk membuat masyarakatnya lebih sejahtera? Ini tentu akan mempercepat berbagai ramalan bahwa ekonomi Indonesia akan berada di lima besar dunia.

Namun, pemimpin maritim kita menghadapi beragam kendala untuk memanfaatkan potensi laut Indonesia. Menurut saya, ada tiga masalah krusial tentang maritim di Indonesia.

Salah satunya adalah banyaknya sampah di laut. Mengapa isu ini penting untuk pemimpin maritim kita? Menurut laporan APEC tahun 2020, kerugian Indonesia akibat sampah di laut sebesar 450 juta dollar. Angka ini fantastis.

Apa yang pemerintah Indonesia perjuangkan sejak lama berpotensi berkurang karena keberadaan sampah di lautan. Menurut WEF dan Ellen MacArthur Foundation, tahun 2050, jumlah sampah jauh lebih banyak dibandingkan ikan.

Baca juga: Indonesia Perlu Blue Economy, Apa Itu?

Isu illegal fishing juga tak luput dari permasalahan. Pemimpin maritim telah melakukan segala daya upaya. Sebagai contoh, Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2022 telah menangkap 97 unit kapal ilegal yang memasuki perairan Indonesia. Banyaknya kapal ilegal yang masuk ke Indonesia menjadi tantangan bagi pemimpin maritim di Indonesia. Menurut

Muhamad (2016), ada enam penyebab terjadinya illegal fishing di Indonesia, yaitu sarana dan prasarana pengawasan yang kurang, dana operasional pengawasan yang kurang, terbatasnya tenaga polisi perikanan, masih terbatasnya kemampuan nelayan dalam memanfaatkan potensi laut Indonesia, kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli diketahui oleh kapal ilegal, dan kebutuhan sumber bahan baku yang terbatas.

Kita tidak bisa mengesampingkan persaingan geopolitik yang mengintai regional Indo-Pasifik. Negara-negara besar cukup mencurahkan energinya untuk menanamkan pengaruh di sini, mulai dari China, Australia, hingga Amerika Serikat (AS).

Indonesia yang “terjebak” dalam kondisi geopolitik itu mau tidak mau harus terlibat dalam persaingan ini. Tentu saja untuk memastikan bahwa Indo-Pasifik tidak menjadi wilayah perebutan, tetapi wilayah yang damai, inklusif, dan bebas.