Kepemimpinan Maritim dan Potensi Pengembangan "Blue Economy" Indonesia

Solusi Memanfaatkan Potensi Maritim

Untuk menjadikan Indonesia negara maritim yang kuat tentu membutuhkan proses panjang. Pemimpin maritim menghadapi berbagai tantangan untuk menjadikan Indonesia negara yang lebih maju dari sisi pengelolaan sumber daya, perbatasan, hingga politiknya.

Akan tetapi, masalah–masalah di atas bisa kita atasi bersama asal memanfaatkan potensi dan kekuatan yang pemimpin maritim miliki.

Saya mulai dari masalah geopolitik. Beberapa tahun lalu, Indonesia menginisiasi terbentuknya ASEAN Outlook for Indo-Pacific (AOIP) yang menekankan pentingnya kawasan yang damai. Menurut Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Urusan Diplomasi Kawasan, Ngurah Sanjaya, AOIP akan menjadi landasan umum bagi internasional.

AS beberapa waktu lalu juga berkomitmen mendukung pandangan AOIP dan mengapresiasi keketuaan Indonesia di ASEAN. Dengan kata lain, Indonesia harus memanfaatkan modal diplomatik yang dimiliki. Terlebih, Indonesia negara dengan potensi yang besar. Dengan mendampuk amanah sebagai ketua, Indonesia bisa melakukan banyak hal.

Terkaitillegal fishing, Indonesia bisa mengajak kolaborasi dan kemitraan jangka panjang dengan negara-negara ASEAN untuk memerangi isu ini. Pemerintah bisa memberdayakan orang lokal sebagai pengawas atau pelapor menyiasati kekurangan tenaga pengawasan.

Kolaborasi seperti ini yang harus dijalin antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi masyarakat yang berkontribusi terhadap pengentasan illegal fishing.

Selanjutnya soal sampah. Pemimpin maritim tidak hanya pemerintah, tetapi juga komunitas atau organisasi. Setiap pemangku kepentingan punya peran penting di masing-masing lini. Kata kuncinya adalah kolaborasi.

Banyak komunitas yang telah melakukan berbagai upaya dan gebrakan untuk mengatasi sampah di lautan. Ada Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), sebuah lembaga non profit yang mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan sampah plastik.

Tahun 2021-2025, ADUPI akan fokus ke beberapa hal: membangun simpul aktif, mengaktivasi pusat data dan informasi, dan membangun tim media dan promosi daur ulang plastik (DUP) di Indonesia.

Ada Indonesia Plastics Recycle (IPR) yang fokus mewadahi para pelaku usaha di bidang daur ulang plastik. Tujuan besar organisasi ini adalah menciptakan ekosistem daur ulang plastik yang harmonis dan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.

Masih banyak organisasi atau komunitas yang telah berbuat banyak di isu ini. Mereka semua adalah pemimpin maritim yang hebat dan ingin berbuat sesuatu untuk Indonesia.

Pegiat komunitas itu telah melakukan kolaborasi lintas sektor agar isu sampah plastik terselesaikan. Setiap aktor terkait perlu mendukung segala upaya pengentasan sampah plastik dengan menciptakan ekosistem dan menyediakan akses sumber daya yang dibutuhkan.

Baca juga: Riwayat Ekonomi Sirkular, Ada Target Zero Waste

Di atas itu semua, pemimpin maritim kita harus berkolaborasi dan membuat ekosistem yang dapat melanggengkan praktik ekonomi sirkular. Pemimpin maritim perlu menanamkan bagaimana konsep ekonomi sirkular dapat berdampak holistik, mulai dari lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Bappenas, bekerja sama dengan UNDP dan pemerintah Kerajaan Denmark tahun 2021 mengeluarkan kajian tentang dampak ekonomi sirkular. Ada banyak manfaat positif dari  ekonomi sirkular, di antaranya pengurangan emisi lebih dari 1,4 juta ton CO2E, 14.270 orang tenaga kerja terserap, dan pengurangan sampah lebih dari 827 ribu ton.

Menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim memang bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi, kita memiliki banyak pemimpin maritim yang punya visi yang luas dan komitmen untuk meningkatkan potensi maritim di Indonesia.

Sumber daya maritim Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, dunia maritim Indonesia harus dijaga dan dikelola dengan baik, agar potensi sumber daya maritim dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat Indonesia.