KOMPAS.com - Sejumlah warganet terkesan salah mengartikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal peniadaan acara buka bersama.
Mereka menganggap, arahan peniadaan acara buka bersama oleh pemerintah itu ditujukan untuk masyarakat umum.
"Tahun ini tidak ada bukber bukberan, wis dilarang oleh pemerintah, manut aturan Bae Toli penak, dari pada kena sanksi," tulis warganet ini.
"Bukber dilarang, tapi kmrn pesta pernikahan anaknya rame bgt, diperbolehkan. Aku kok gak mudheng ya," tulis warganet lain.
"Dilarang bukber... padahal ribuan orang berdesakan naik KRL setiap hari... ribuan orang nonton bola... puluhan juta ummat sholat Tarawih berjama'ah," tulis warganet yang lain.
Baca juga: Warga Muslim Inggris Buka Bersama Massal Lewat Zoom dan Facebook
Lantas, ditujukan kepada siapa arahan peniadaan acara buka bersama?
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa arahan peniadaan buka bersama diperuntukkan di lingkungan pemerintah.
"Jadi para menteri, kepala lembaga, badan, hingga pemerintah daerah harus mematuhi," ujarnya, dalam keterangan tertulis, dikutip Kompas.com, Jumat (24/3/2023).
"Tetapi untuk masyarakat umum tidak ada larangan berbuka puasa bersama dan diatur dengan sebaik-baiknya. Saat ini kita masih harus berhati-hati," imbuhnya.
Anas mengatakan, arahan tersebut demi kebaikan bersama, dan sebenarnya telah dilakukan pada Ramadhan 2022.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.