Individualisme vs Kebangsaan di Kasus Lelang 100 Pulau Kepulauan Widi

Situs Sotheby's Concierge Auctions tidak menyebut harga awal dalam lelang rencana proyek kawasan Cagar Alam Widi Maluku. Namun, penawar memberi deposit 100 ribu dollar AS; pemenang menginvestasikan dana jumlah besar dalam rencana pengembangan proyek Cagar Alam Widi Maluku.

Sisi penting dari rencana proyek itu ialah protes masyarakat, aktivis, dan LSM lingkungan hidup asal Indonesia.

“Slice of paradise : Auction of 100 Indonesian islands delayed after criticism!” Begitu judul harian The Washington Post edisi 11 Desember 2022. Rencana lelang proyek 100 pulau itu tertunda karena protes masyarakat dan aktivis lingkungan.

“But jet-setters might not be visiting the paradise so soon. Amid public outcry, the sale, which was originally scheduled to begin Dec. 8, has been moved to late January,” tulis Kelsey Ables dan Winda Charmila di The Washington Post.

PT LII mengirim e-mail ke The Washington Post. Isinya, PT LII bekerja sama dengan pemerintah sejak tahun 2014 dalam proyek pengembangan Cagar Alam Widi di kawasan Maluku. Bahkan PT LII menyebutkan, pihaknya memiliki banyak “licenses, permits, approvals and government recommendations in hand”.

Tentu saja kasus rencana proyek pengembangan Cagar Alam Widi, sangat serius dan sangat berisiko dari contoh risiko aliran investasi (asing) ke Indonesia.

Individualisme mengklaim proyek untuk kepentingan umum. Ini pula, tulis Hormats (1998) klaim neo-liberalisme berbasis ideologi individualisme: seolah-olah melalui mekanisme ‘self-regulating’, pasar global bermanfaat bagi setiap orang.

Kita juga baca rilis hasil riset dan kajian Joseph E Stiglitz, 26 April 2018 di San Jose (Costarica): “Coperatives and the Social Economy : Key Elements for Economic Balance”. Stiglitz menyebut krisis-krisis akibat neoliberalisme yakni (1) krisis moral, (2) pembuat keputusan hanya memikirkan risiko dan manfaat bagi kelompoknya, (3) ekonomi tanpa dasar dan penjabaran ideologi negara, (4) tanpa standar antisipasi dampak, risiko, efek, dan pemulihan atas kekeliruan keputusan; (5) lonjakan produktivitas tanpa distribusi keadilan sosial, (6) ketimpangan pendapatan masyarakat, (7) ketimpangan kesempatan sosio-ekonomi bagi
masyarakat, disparitas kesejahteraan dan kesehatan.

Kita juga baca pesan Moh Hatta di akhir 1970-an: “Negara kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi politik perekonomian negara di bawah pengaruh teknokrat kita sekarang sering menyimpang dari dasar itu. Politik liberalisme sering dipakai jadi pedoman.”

Hatta menyatakan, “Axiomata kapitalisme sebagai merdeka bertindak dan merdeka bersaing, bebas orang seorang mencari jalannya sendiri dalam perekonomian, kapitalisme yang berdasarkan laissez-faire, individualisme dan liberalisme, tidak ada sendinya dalam undang-undang dasar negara Indonesia.”

Ini renungan dan ‘peringatan’ bagi para regulator, perumus kebijakan dan pelaku aliran investasi (asing) ke Indonesia kini dan masa datang.