Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poin-poin Draf Revisi UU Polri yang Disorot, Tambah Masa Jabatan dan Wewenang

Kompas.com - 29/05/2024, 20:15 WIB
Erwina Rachmi Puspapertiwi,
Ahmad Naufal Dzulfaroh

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Rapat Paripurna DPR yang digelar Selasa (28/5/2024) mengesahkan revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri) menjadi usulan RUU inisiatif DPR.

Revisi UU Polri ini tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, salah satu perubahan dalam revisi UU Polri terkait perpanjangan batas usia pensiun bagi polisi berpangkat bintara, tamtama, hingga perwira.

“Bintara dan tamtama batas usia pensiun 58, perwira 60 tahun, atau bintara dengan kebutuhan organisasi berusia 60 tahun dengan mekanisme sendiri, dan apabila memiliki keahlian khusus batas usia pensiun dapat diperpanjang paling lama 2 tahun,” tuturnya, diberitakan Antara, Selasa (28/5/2024).

Baca juga: Poin-poin Revisi UU TNI yang Tuai Sorotan

 


Sayangnya, beberapa isi draf revisi UU Polri menuai sorotan publik lantaran memiliki wewenang lebih jauh.

Lantas, apa saja poin-poin revisi UU Polri yang menuai kontroversi?

Baca juga: Melihat 7 Pasal dalam RUU Penyiaran yang Tuai Kritikan...

Isi draf revisi UU Polri

Berikut sejumlah poin dalam draf revisi UU Polri yang disorot:

Tambahan wewenang Polri

UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16 mengatur dua belas wewenang Polri dalam bidang proses pidana. Berikut rinciannya:

  • Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
  • Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
  • Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  • Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
  • Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
  • Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  • Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  • Mengadakan penghentian penyidikan
  • Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
  • Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
  • Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
  • Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Namun, dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (27/5/2024), revisi Undang-Undang ini memuat tambahan wewenang Polri.

Dalam draf revisi itu, Polri juga berwenang melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri.

Polri juga memiliki wewenang untuk berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informastika penyelenggara jasa telekomunikasi.

Baca juga: TNI-Polri Bisa Isi Jabatan ASN, Menpan-RB: Kita Akan Mendapat Talenta Terbaik

Usia pensiun anggota Polri

Diberitakan Kompas.com, Rabu (29/5/2024), revisi UU Polri Pasal 30 ayat (2) huruf a dan b juga mengatur perpanjangan batas usia pensiun anggota Polri.

Dalam pasal tersebut, batas usia pensiun polisi dengan jabatan bintara dan tamtana adalah 58 tahun. Jika dibutuhkan organisasi, batas usia pensiun bintara diperpanjang mencapai 60 tahun.

Sementara polisi berpangkat perwira memiliki batas usia pensiun 60 tahun. Perwira yang punya keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat diperpanjang masa kerjanya paling lama 2 tahun.

RUU Polri juga mengatur usia pensiun 65 tahun bagi anggota tersebut menduduki jabatan fungsional.

Usia pensiun Kapolri

Selain mengatur usia pensiun maksimum anggota Polri, Pasal 30 ayat (4) mengatur batas usia pensiun Kapolri atau polisi berpangkat perwira tinggi bintang 4. 

Pasal ini mengatur batas usia pensiun Kapolri dapat diperpanjang melalui Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapat pertimbangan dari DPR.

Namun, tidak diatur secara rinci berapa lama batas usia maksimum pensiun Kapolri bisa diperpanjang.

(Sumber: Kompas.com/Tatang Guritno | Editor: Ardito Ramadhan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com