Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkominfo Berencana Bentuk Dewan Media Sosial, Apa Itu?

Kompas.com - 29/05/2024, 15:00 WIB
Erwina Rachmi Puspapertiwi,
Ahmad Naufal Dzulfaroh

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berencana membentuk badan independen bernama Dewan Media Sosial (DMS).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan, pemerintah saat ini masih menimbang dan menerima masukan terkait wacana pembentukan Dewan Media Sosial.

"Jika memang terbentuk, maka DMS ditujukan untuk turut memastikan dan mengawal kualitas tata kelola media sosial di Indonesia yang lebih akuntabel," katanya, diberitakan Antara, Selasa (28/5/2024).

Rencana pembentukan badan independen ini sebenarnya sudah muncul sejak Juli 2023 dengan nama Dewan Pengawas Media Sosial.

Lantas, apa itu Dewan Media Sosial?

Baca juga: Melihat 7 Pasal dalam RUU Penyiaran yang Tuai Kritikan...


Mengenal Dewan Media Sosial

Budi Arie menuturkan, Dewan Media Sosial merupakan sebuah badan yang diusulkan berbentuk jejaring atau koalisi independen yang tidak berada di bawah naungan pemerintah.

Dewan Media Sosial ini juga disebut sebagai Social Media Council.

Anggota Dewan Media Sosial dapat terdiri dari perwakilan organisasi masyarakat, akademisi, pers, komunitas, praktisi, ahli, serta pelaku industri.

"Jika terbentuk, DMS dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam tata kelola media sosial, termasuk memastikan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di ruang digital," kata Budi.

Menurutnya, Dewan Media Sosial akan bertugas memberikan masukan terhadap kepantasan konten-konten yang boleh ditampilkan di media sosial dan ruang digital.

Baca juga: Respons Kemenkominfo soal Akun Media Sosial Kampus Jadi Sasaran Peretasan Judi Online

Budi menuturkan, wacana pembentukan Dewan Media Sosial pernah dibahas sekitar Agustus 2023.

Saat itu, Kemenkominfo merasa perlu dibentuk sebuah badan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan media sosial.

Dia menyebutkan, wacana ini semula berawal dari saran organisasi masyarakat sipil dan disambut baik oleh pemerintah.

Budi melanjutkan, usulan ini didukung dari kajian akademis Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“UNESCO datang ke kita bawa proposal Social Media Council. Oke kita diskusikan, tapi yang pasti kontrolnya harus dari masyarakat juga,” terangnya, dikutip dari laman Kominfo (27/8/2023).

Halaman:

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com