Analisis Peneliti Intelijen soal Fenomena Bjorka, Harus Segera Diantisipasi secara Serius?

Ridlwan mencontohkan, misalnya tersebarnya data KTP Menteri Kominfo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan lain sebagainya.

"Obyek vital negara misalnya transmisi ATC bandara atau sistem scada pembangkit listrik, itu rawan sekali kalau ada serangan siber, " kata Ridlwan.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, semua perangkat vital siber harus diperkuat.

"Jangan ada celah hacker untuk menyerang, misalnya mengacak sistem navigasi bandara sehingga jadwal pesawat VVIP menjadi chaos, atau menyerang PLN Bali sehingga tidak ada supply listrik, ini harus dicegah, " ujar Ridlwan.

Baca juga: Keriuhan Bjorka: Klaim Bongkar Data Pemerintah hingga Kasus Munir, Tiba-tiba Akunnya Menghilang

Penataan keamanan data pribadi

Alumni S2 Intelijen Universitas Indonesia (UI) itu menilai, fenomena Bjorka harus dianggap sangat serius bagi penataan keamanan data pribadi dan respons cepat siber Indonesia.

"Sejak Bjorka beraksi, tampak ada kegagalan komunikasi publik oleh pemerintah, ini harus segera diperbaiki, " katanya.

Selain itu, penataan keamanan siber di Indonesia harus diperbaiki secara total.

Baca juga: Data Nama Intel Badan Intelijen Negara Diduga Bocor, Ini Kata BIN

Menurutnya, perlu ada perluasan kewenangan dan kapasitas BSSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab.

Misalnya, kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penangkapan, dan kapasitas sumber daya manusia maupun peralatan yang lebih canggih.

Sebagai gambaran, anggaran BSSN per tahun adalah sekitar Rp 450 miliar, sementara anggaran Kementerian Kominfo per tahun mencapai Rp 20 triliun.

"Keamanan siber sudah menjadi kebutuhan pokok sama vitalnya dengan pasokan BBM maupun suply beras gula dan garam, " tutupnya.

Baca juga: Sebelum Akun Twitternya Hilang, Bjorka Ungkap soal Kasus Munir