Kompas.com - 07/07/2022, 20:29 WIB

KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Sebab pencabutan itu lantaran ditemukan dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan ACT terkait dengan pemotongan dana sumbangan.

Pencabutan izin PUB ACT ditegaskan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 yang terbit pada 5 Juli 2022.

Baca juga: Profil ACT dan Laporan Keuangannya

Lantas, apa yang dimaksud penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)?

Apa itu penyelenggaran Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)?

Dilansir dari laman simppsdbs.kemensos.go.id, PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental atau agama atau kerohanian, kejasmanian, pendidikan, dan kebudayaan.

PUB di masyarakat biasa dikenal dengan pengumpulan sumbangan.

Sementara, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Baca juga: Denda ETLE Capai Rp 639 Miliar, Akan Dikemanakan Dana Tersebut?

Yang berhak menyelenggarakan

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar (kanan) saat konferensi pers di Menara 165, Tb Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022).KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar (kanan) saat konferensi pers di Menara 165, Tb Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022).

Pengumpulan sumbangan hanya dapat diselenggarakan oleh suatu organisasi atau oleh kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Organisasi yang menyelenggarakan harus memenuhi persyaratan antara lain:

  • Mempunyai Akta Notaris atau Akta Pendirian dengan disertai AD dan ART yang memuat:
    • Azas, sifat, dan tujuan organisasi
    • Lingkup kegiatan
    • Susunan organisasi
    • Sumber keuangan
  • Apabila bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, organisasi harus telah terdaftar pada instansi sosial setempat
  • SK Kepanitiaan bagi pemohon.

Baca juga: Alasan Pemerintah Cabut Izin ACT

Seorang anak Palestina yang mendapat layanan kesehatan gratis di Indonesia Medical Clinic yang dikelola ACT di Gaza.ACTNEWS via VOA INDONESIA Seorang anak Palestina yang mendapat layanan kesehatan gratis di Indonesia Medical Clinic yang dikelola ACT di Gaza.

Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.