Denda ETLE Capai Rp 639 Miliar, Akan Dikemanakan Dana Tersebut?

KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) mengungkapkan bahwa saat ini titipan denda tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sudah mencapai Rp 639 miliar.

Jumlah dana itu disebut diperoleh dari 1.771.242 kasus tilang yang terekam ETLE.

"Tilang ETLE sebanyak 1.771.242 kasus dengan menyumbangkan titipan denda tilang Rp 639 miliar," ujar Kepala Sub Direktorat Standar Cegah dan Tindak Direktorat Keamanan dan Keselamatan Korps Lalu Lintas Polri, Kombes Pol Mohammad Tora kepada Kompas.com, Sabtu (18/6/2022).

Menurut dia, jumlah tersebut jauh lebih besar dibanding 2020 saat tilang elektronik belum diterapkan.

Baca juga: Diterapkan di Sejumlah Ruas Jalan Tol, Apa Itu E-TLE?

Pada 2020, jumlah tilang yang tercatat hanya 120.733 tilang dengan titipan dana sebesar Rp 53,67 miliar.

Ia menambahkan, Korlantas Polri bakal terus memperluas penerapan tilang elektronik di Indonesia.

Sementara itu, sejumlah warganet pun penasaran mengenai ke mana dana titipan tilang elektronik sebanyak Rp 639 miliar tersebut.

"Duitnya masuk kantong siapa ? #jujurnanya," tulis salah satu warganet dalam kolom komentar di portal berita Kompas.com pada Minggu (19/6/2022).

Baca juga: Update Lokasi Speed Camera untuk Tilang Elektronik di Jalan Tol

Lalu, bagaimana penjelasan Korlantas Polri terkait penyaluran denda tilang elektronik?

Penjelasan Korlantas Polri

KOMPAS.com/Tria Sutrisna Layar pemantau arus lalu lintas di ruang Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, Selasa (5/4/2022).

Menanggapi hal itu, Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol M Taslim mengatakan bahwa dana titipan tilang elektronik atau ETLE itu dipastikan masuk ke kas negara.

"Iya sudah pasti, denda tilang masuk ke kas negara," ujar Taslim saat dihubungi Kompas.com, Minggu (19/6/2022).

Ia mengatakan, sebenarnya pemberlakuan sistem ETLE tidak ditujukan untuk menjaring pengendara yang kena tilang atau semata-mata hanya untuk penindakan tilang.

"Tujuan yang sesungguhnya adalah terwujudnya ketertiban atau masyarakat tertib hukum (law abiding citizen)," lanjut Taslim.

Baca juga: Beredar Foto Tahanan Polres Ende Lagi Selfie dari Balik Jeruji Penjara, Polisi Beri Penjelasan

Makna masyarakat yang tertib hukum

Selain itu, Taslim mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 3 ayat (1) UUD 1945), di mana harus dimaknai bahwa semua hubungan antar komponen bangsa dan berinteraksi diatur dengan aturan hukum.