1 Maret Jadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Ini Sejarah dan Alasannya

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menentapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

"Menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Kedaulatan Negara," bunyi Keppres 2/2022 di laman resmi Kementerian Informasi, Kamis (24/2/2022).

Baca juga: Presiden Tetapkan 1 Maret Sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara

Hari Penegakan Kedaulatan Negara

Pada diktum kedua dijelaskan bahwa, Hari Penegakan Kedaulatan Negara bukan merupakan hari libur nasional.

Kemudian, keputusan tersebut mulai berlaku pada saat keputusan tersebut ditetapkan.

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” ditegaskan pada Diktum Ketiga.

Lalu, kenapa tanggal 1 Maret bisa ditetapkan menjadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara?

Kompas.com/JB Suratno (RAT) Sri Sultan Hamengku Buwono IX, selesai pengukuhan susunan Majelis Pembimbing Nasional dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka masa bakti 1978-1983 oleh Kepala Negara di Istana Negara, pertengahan Januari 1979. Paling kiri M. Jusuf (kini Ketua Bepeka), di belakang Sultan, almarhum Ali Moertopo, almarhum Lasiyah Soetanto, dan mantan Menteri Perhubungan Roesmin Nurjadin.

Serangan Umum 1 Maret 1949

Hari Penegakan Kedaulatan Negara merupakan hari untuk memperingati peristiwa Serangan umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX di Yogyakarta.

Serangan tersebut dilakukan oleh Panglima Besar Jendral Soedirman serta disetujui oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Selain itu, laskar-laskar perjuangan rakyat dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya juga mendukung peristiwa tersebut.

Pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret bangsa Indonesia mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia Internasional.

Karena pada peristiwa tersebut, upaya kedaulatan Indonesia mendapatkan perlawanan dari Belanda dengan melakukan agresi militer dan propaganda politik.

Baca juga: Kemendagri Kaji Usulan 1 Maret Jadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara

Tujuan 1 Maret jadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara

Mengenai tujuan 1 Maret dijadikan Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Presiden Jokowi menyebutkan, hal itu dalam rangka menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa.

Di samping juga guna memperkuat kepribadian dan harga diri bangsa yang pantang menyerah, patriotik, rela berkorban, berjiwa nasional, dan berwawasan kebangsaan.

"Serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, perlu menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara,” tegas Presiden dalam Keppres 2/2022.

KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWO Tito Karnavian dan Sultan bertemu untuk bahas 1 Maret sebagai hari besar nasional di Gedhong Pracimasono, Senin (1/11/2021)

Usulan Sri Sultan Hamengku Buwono X

Sebelumnya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono x (HB X) mengusulkan 1 Maret ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Usulan tersebut dibicarakan ketika bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pemerintah DIY sebelumnya mengajukan usulan tersebut sejak 2018 melalui surat bernomor 934/14984 kepada Presiden Joko Widodo.

Sultan menjelaskan bahwa Serangan Umum 1 Maret 1949 bukan sekedar peristiwa lokal yang terjadi di Yogyakarta, akan tetapi merupakan peristiwa nasional.

Pada peristiwa tersebut Indonesia sedang mempertahankan kedaulatan terhadap agresi militer dari Belanda.

"Karena jadi momentum penegakan kedaulatan bangsa terhadap agresi militer Belanda," kata HB X di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, dikutip dari Kompas.com Senin (1/11/2021).

Baca juga: Serangan Umum 1 Maret 1949

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949

KOMPAS Monumen Serangan Umum 1 Maret

Peringatan 1 Maret sebelumnya telah diperingati oleh masyarakat Yogyakarta setiap tahunnya.

Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan kejadian yang membuat mata dunia tertuju pada Indonesia.

Peristiwa tersebut menurut Tito juga sebagai bentuk nyata semangat persatuan bangsa Indonesia untuk menegakkan kembali kedaulan negara pascaproklamasi 17 Agustus 1945.

"Melalui serangan tentara Indonesia tersebut, kemerdekaan Indonesia membuktikan bukan sebagai pemberian bangsa lain namun perjuangan anak-anak bangsa," kata Tito.

Baca juga: Serangan Umum Surakarta: Latar Belakang, Kronologi, dan Penyelesaian