Evaluasi PPKM Level 4 hingga 9 Agustus, Akankah Diperpanjang Kembali?

KOMPAS.com - Besok 9 Agustus 2021 kembali menjadi batas hari terakhir pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4.

Pemerintah memberlakukan PPKM ini selama kurang lebih satu bulan terakhir untuk menekan angka penyebaran virus corona di Indonesia.

Selama beberapa pekan memberlakukan PPKM, hingga besok menjadi hari terakhir untuk periode pemberlakuan mulai 3-9 Agustus 2021.

Lantas, bagaimana evaluasi pemerintah terhadap penerapan PPKM?

Mengutip Kompas.com, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan akan dilakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi PPKM Jawa dan Bali.

“Iya akan ada rakor untuk evaluasi PPKM Jawa Bali,” kata Jodi, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (8/8/2021).

Jodi menambahkan, tren angka kasus di Jawa dan Bali memang terus menunjukan penurunan.

"Jumlah tes meningkat dan positivity rate menurun, menunjukan peningkatan testing dan tracing sudah terjadi," tutur dia.

Pihaknya berharap momentum ini tetap dipertahankan dan untuk minggu depan rasio tracing bisa di angka 1:8 atau 1:10.

Baca juga: Besok Hari Terakhir PPKM Level 4, Apakah Kembali Diperpanjang?

Sementara itu, walaupun kondisi Covid-19 di Jawa Bali sudah cukup terkendali, akan tetapi di daerah luar Jawa Bali masih mengalami peningkatan.

Dengan demikian, pemerintah akan berhati-hati dan tidak terburu-buru melakukan pembukaan fasilitas-fasilitas.

Ia menegaskan bahwa sementara hingga saat ini belum ada keputusan perpanjangan atau tidak PPKM Level 4. Keputusan akhir terkait pemberlakuan PPKM berada di tangan Presiden.

Lonjakan Covid-19 mulai terjadi di luar Jawa-Bali

Presiden Joko Widodo mewanti-wanti jajarannya untuk terus waspada dalam menyikapi penyebaran virus corona.

Ia menyebut bahwa lonjakan Covid-19 kini mulai terjadi di banyak daerah di luar Jawa-Bali. Hal ini Jokowi sampaikan dalam rapat terbatas evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM Level 4, Sabtu (7/8/2021).

"Terjadi pergeseran lonjakan dari Jawa-Bali menuju ke luar Jawa-Bali dan selama dua minggu terakhir ini saya melihat penambahan kasus-kasus baru di provinsi-provinsi di luar Jawa terus meningkat," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu malam.

Kenaikan Covid-19 di luar Jawa-Bali terjadi dalam 2 minggu terakhir.

Jokowi mengungkap, per 25 Juli 2021 daerah luar Jawa-Bali berkontribusi 13.200 kasus Covid-19 atau 34 persen terhadap kasus nasional.

Per 5 Agustus 2021 setidaknya ada 5 provinsi di luar Jawa-Bali yang mencatatkan kasus aktif Covid-19 tinggi.

Baca juga: Terjaring Razia PPKM di Tempat Karaoke, 5 Anggota DPRD Labura Diamankan Polisi, Ditemukan Sisa Ekstasi

Kelima provinsi tersebut Kalimantan Timur dengan 22.529 kasus aktif, Sumatera Utara 21.876 kasus aktif, Papua 14.989 kasus, Sumatera Barat 14.496 kasus, dan Riau 13.958 kasus.

Kemudian, pada 6 Agustus 2021 kasus aktif Covid-19 di Sumatera Utara naik jadi 22.892 kasus, Riau 14.993 kasus, Sumatera Barat 14.712 kasus.

Secara khusus Jokowi menggarisbawahi kenaikan kasus Covid-19 di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada 3 Agustus ada 608 kasus baru Covid-19, kemudian 530 kasus pada 4 Agustus, dan 3.598 kasus baru pada 6 Agustus.

"Yang turun dua hari kemarin Kaltim dan Papua. Tapi hati-hati, ini selalu naik dan turun," ujar Jokowi.

Presiden tekankan tiga langkah utama

Presiden pun memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengingatkan Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, hingga Kapolres secara cepat merespons kenaikan angka tersebut.

Setidaknya, ada tiga hal utama yang harus ditempuh.

Baca juga: Viral, Video Dangdutan Tanpa Prokes Saat PPKM Level 4, Camat: Tidak Tahu Saya

• Pertama, menekan angka mobilitas masyarakat setidaknya selama 2 minggu.
• Kedua, meningkatkan testing dan tracing.
• Ketiga, memastikan pasien Covid-19 mendapat perawatan di fasilitas isolasi terpusat yang dibangun pemerintah.

"Saya lihat beberapa provinsi di Jawa memakai sekolah, memakai balai, memakai gedung-gedung olahraga, diberi tempat tidur yang nyaman, bawa mereka ke sana," kata Jokowi.

Untuk menekan angka kematian, Jokowi juga memerintahkan jajarannya melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk membuka layanan telemedicine.

Terakhir, presiden ingin angka vaksinasi Covid-19 terus dipercepat di seluruh daerah.

"Jangan ada stok vaksin terlalu lama, baik di dinkes maupun di RS, puskesmas. Perintahkan semua segera suntikkan karena kecepatan ini juga memberikan proteksi pada rakyat kita," kata dia.