Alih-alih Vaksin Berbayar, Pemerintah Mestinya Perbaiki Vaksinasi Program

KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk memperluas cakupan vaksinasi Covid-19 gotong royong melalui Peraturan Menkes Nomor 19 Tahun 2021.

Dalam aturan itu, vaksinasi gotong royong diperluas menjadi vaksinasi berbayar untuk individu atau perorangan.

Sebelumnya, vaksinasi gotong royong hanya untuk karyawan yang pendanaannya ditanggung oleh badan usaha atau badan hukum.

Rencananya, vaksinasi berbayar dimulai hari ini, Senin (12/7/2021). Namun, tingginya respons publik membuat PT Kimia Farma menunda pelaksanaannya.

Baca juga: Sudah Suntik Vaksin tetapi Sertifikat Belum Tersedia di Aplikasi, Apa Solusinya?

Vaksin seharusnya tetap gratis

Menanggapi hal itu, epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo mengatakan, vaksin di masa pandemi merupakan hak publik.

Artinya, publik bisa mengaksesnya secara gratis.

Ia juga menolak klaim pemerintah bahwa vaksin berbayar tersebut bertujuan untuk mempercepat herd immunity.

"Mungkin dalih saja untuk mempercepat herd immunity, tapi makin tidak berbayar kan makin cepet, logikanya begitu," kata Windhu kepada Kompas.com, Senin (12/7/2021).

"Kalau berbayar kan hanya orang tertentu yang mampu. Jadi kalau untuk pandemi yang paling tepat ya gratis semua," sambung dia.

Perbaiki vaksinasi program

Dibandingkan dengan membuka vaksin berbayar, Windhu berharap pemerintah memperbaiki vaksinasi program.

Sebab, pelaksanaan vaksinasi program seringkali menimbulkan kerumunan massa dan tentu saja berbahaya bagi warga.

"Jadi yang diperbaiki ini vaksinasi program, supaya orang tidak terpaksa membeli vaksin karena takut vaksinasi massal," jelas dia.

Baca juga: 5 Hal yang Perlu Diketahui soal Vaksinasi Covid-19 Berbayar

Alihkan untuk vaksinasi program

Terlepas dari itu, Windhu menduga adanya vaksinasi berbayar ini karena macetnya vaksinasi gotong royong.

Dari sekitar 1,5 juta vaksin Sinopharm untuk vaksinasi gotong royong, baru 282.000 dosis yang digunakan selama dua bulan ini.