Alih-alih Vaksin Berbayar, Pemerintah Mestinya Perbaiki Vaksinasi Program

Menurut dia, macetnya vaksinasi gotong royong ini disebabkan oleh banyak perusahaan yang keberatan secara finansial untuk memvaksinasi karyawannya.

"Padahal kata Pak Jokowi vaksin gotong royong nanti direncanakan 22 juta dosis, sedangkan 1,5 juta saja tidak habis dua bulan," ujar Windhu.

"Jangan-jangan karena macet itu, maka diluaskan ke individu. Tapi sebetulnya itu melanggar prinsip bahwa obat, alat kesehatan, vaksin itu hak publik," tambah dia.

Untuk itu, ia meminta pemerintah menghentikan program vaksinasi gotong royong dan mengalihkannya untuk vaksinasi program.

"Atau habiskan yang 1,5 juta itu karena udah terlanjur keluar aturannya, tapi berhenti sampai di situ aja. Sisanya larikan ke vaksinasi program," pungkas Windhu.