Melihat Masa Depan Demokrat Pasca-konflik...

Kompas.com - 08/03/2021, 10:52 WIB
Bendera Partai Demokrat berkibar di kawasan Rawamangun, Jakarta, Minggu (17/6/2012). Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia, elektabilitas Partai Demokrat turun dari 13,7 persen (survei bulan Januari 2012) menjadi 11,3 persen. Sementara tempat pertama ditempati Partai Golkar 20,9 persen, dan PDI Perjuangan 14 persen. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Bendera Partai Demokrat berkibar di kawasan Rawamangun, Jakarta, Minggu (17/6/2012). Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia, elektabilitas Partai Demokrat turun dari 13,7 persen (survei bulan Januari 2012) menjadi 11,3 persen. Sementara tempat pertama ditempati Partai Golkar 20,9 persen, dan PDI Perjuangan 14 persen. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

KOMPAS.com - Konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat menarik perhatian publik dalam beberapa pekan terakhir.

Puncaknya, ketika Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar oleh para mantan kader Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Terpilihnya Moeldoko sebagai Ketum Demokrat versi KLB menjadikan dualisme kepemimpinan partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono, yang kini masih menjabat Ketua Umum Demokrat.

Bagaimana langkah Demokrat ke depan pasca-konflik ini?

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, ke depannya tergantung dari kubu KLB, apakah akan melaporkan kegiatannya pada Kementerian Hukum dan HAM atau tidak.

"KLB-nya kalau tidak dilaporkan ya tidak dianggap sebagai peristiwa politik, hanya kumpul-kumpul biasa. Tapi kalau hasil KLB-nya dilaporkan, panitianya siapa, anggotanya siapa, ketua umumnya siapa, ada kronologinya, di situlah kemudian akan terjadi persoalan hukum," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (6/3/2021).

"Artinya, Menkumham akan menyelidiki apakah KLB ini sesuai peraturan atau tidak," lanjut dia.

Baca juga: Apa yang Memicu Api Konflik di Partai Demokrat?

Jika konflik ini berlanjut di Kemenkumham, maka Kemenkumham yang akan memutuskan melalui surat keputusan (SK) apakah KLB Deli Serdang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat atau tidak.

Jika dinyatakan sesuai, maka KLB Itu diakui, demikian pula hasilnya. Sebaliknya, jika tak diakui, apa pun hasil KLB itu tidak akan memiliki kekuatan hukum.

Adi menyebutkan, jika menimbang AD/ART Partai Demokrat yang ditetapkan Maret 2020, ia berpandangan, KLB itu sesuai dengan AD/ART.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X