Vaksin Corona Hampir Tersedia, Siapa yang Pertama Berhak Mendapatkan?

Sebab, panti jompo menjadi tempat dengan jumlah korban terbesar, seperti yang terjadi di Belgia, Inggris, dan Spanyol.

Baca juga: 4 Vaksin Corona yang Efektivitasnya Diklaim Mencapai 90 Persen

Harus transparan

Para ahli juga mengingatkan agar keputusan prioritas vaksin harus dikeluarkan secara transparan. Yaitu berdasarkan pada kriteria yang diterima oleh masyarakat, bukan hanya pejabat atau politisi.

Komisi vaksin Jerman mengatakan akan memberikan peringkat yang didukung penelitian dengan rincian lebih lanjut tentang siapa yang akan diberi akses vaksin awal.

"Dengan alasan berbasis bukti, kami akan membuatnya transparan mengapa peringkat prioritas ditetapkan ke kelompok tertenti," kata komisi itu.

Di Perancis, publik secara aktif diajak berkonsultasi tentang prioritas penerima vaksin.

Sementara seorang petinggi Partai Buruh meminta pemerintah untuk memberikan prioritas kepada orang yang rentan, tunawisma, dan penghuni tempat penampungan malam.

Ekonom kesehatan di University of Oxford Philip Clarke mengatkan, urgensi daftar prioritas akan bergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan vaksin tersedia secara luas.

"Artinya, jika setiap orang memiliki akses selama beberapa minggu, mungkin tidak masalah siapa yang mengambil vaksin pertama atau terakhir," kata dia.

"Tetapi jika vaksin diluncurkan perlahan, selama berbulan-bulan, mungkin sangat penting siapa yang pergi lebih dulu atau terakhir," tambahnya.

Baca juga: Vaksin Moderna dan Pfizer Diklaim Efektif Lawan Corona, Ini Kata Epidemiolog

China

China memiliki pertimbangan berbeda soal kelompok prioritas penerima vaksin, karena risiko utamanya merupakan kasus impor.

China telah menempatkan warga negara dengan rencana perjalanan ke luar negeri di antara kelompok-kelompok yang diprioritaskan untuk penggunaan vaksin darurat.

Selain mencegah warganya membawa virus pulang, tindakan ini juga mengurangi risiko warga negara China menjadi pembawa virus di luar negeri.

Jadi, kelompok pertama yang mendapatkan akses di China adalah diplomat, pekerja di perusahaan milik negara, dan karyawan pembuat vaksin.