Joe Biden Persiapkan Transisi Kekuasaan, Bagaimana Rencananya?

KOMPAS.com - Presiden terpilih dari Partai Demokrat Joe Biden bergerak dengan cepat untuk mempersiapkan transisi Pemerintah AS di bawah kepemimpinannya.

Ia mulai menjalankan proses ini hari Minggu (8/11/2020) sebelum inaugurasinya pada 20 Januari 2021.

Biden berencana mengubah sejumlah kebijakan kunci dari Donald Trump.

Dengan ucapan selamat yang datang dari berbagai pihak atas kemenangannya, Biden dan Wakil Presiden Terpilih Kamala Harris meluncurkan sebuah laman yang berisi tentang proses transisi ini, yaitu di BuilBackBetter dan akun Twitter @Transition46.

Baca juga: INFOGRAFIK: Joe Biden

Rencana prioritas Biden

Melansir laporan AFP, Senin (9/11/2020), situs web transisi Biden mencantumkan empat prioritas, yaitu Covid-19, pemulihan ekonomi, kesetaraan ras, dan perubahan iklim.

We are preparing to lead on Day One, ensuring the Biden-Harris administration is able to take on the most urgent challenges we face: protecting and preserving our nation's health, renewing our opportunity to succeed, advancing racial equity, and fighting the climate crisis.

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 8, 2020

Biden membentuk satuan tugas untuk menanganani pandemi virus corona yang telah menyebabkan hilangnya nyawa dari 237 ribu warga Amerika Serikat.

Pada Senin (9/11/2020), ia meluncurkan 12 anggota satgas untuk virus corona yang akan diketuai oleh mantan ahli bedah umum Dr Vivek Murthy dan mantan komisaris BPOM AS Dr David Kessler.

Satgas ini bertanggung jawab untuk melaksanakan janji Biden saat kampanye, yaitu mengatasi Covid-19 di AS yang mencakup berbagai hal, termasuk perluasan pengujian hingga peningkatan ketersediaan APD.

Ia juga menyatakan akan bergabung kembali dengan kesepakatan tentang iklim di Paris.

Selain itu, Biden disebut akan mengeluarkan perintah eksekutif pada hari pertamanya nanti untuk mengubah aturan larangan perjalanan dari Trump pada sebagian besar negara muslim.

Biden berjanji untuk membentuk kabinet yang mencerminkan keragaman negara meskipun kemungkinan ia akan menemui kesulitan dalam memperoleh persetujuan jika Partai Republik dapat mempertahankan kendali di Senat.

Baca juga: Saat China Yakin Terpilihnya Joe Biden Akan Perbaiki Hubungan dengan AS...

Penolakan Trump

Menurut pengacara Rudy Giuliani, Trump berencana untuk mengajukan serangkaian tuntutan hukum dalam beberapa waktu mendatang. 

Ia mengatakan, memiliki "banyak bukti" penipuan yang dilakukan dalam Pilpres kali ini.

"Tuntutan pertama adalah Pennsylvania. Kedua adalah Michigan atau Georgia. Selama minggu ini, kita harus telah menyelesaikan semuanya," kata Giuliani. 

Hari ini, Trump juga kembali mengunggah sejumlah klaim tentang tuduhan kecurangan yang tidak disertai bukti.