[HOAKS] Biaya Tilang Terbaru Pelanggaran Lalu Lintas

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Di media sosial ramai beredar informasi soal biaya tilang terbaru pelanggaran lalu lintas yang diklaim bersumber dari Mabes Polri.

Terdapat 13 rincian biaya pelanggaran, dua di antaranya yakni tidak ada STNK kena denda Rp 500.000 dan tidak pakai helm terkena denda Rp 250.000.

Divisi Humas Polri memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks.

Narasi yang Beredar

Sejumlah akun di media sosial Facebook menyebarkan informasi mengenai biaya tilang terbaru di Indonesia. Informasi tersebut diklaim berasal dari Mabes Polri.

Informasi itu salah satunya dibagikan akun Facebook Backhtiar M pada Senin (31/8/2020).

Berikut narasinya:

BIAYA tilang terbaru di indonesia: Kapolri baru mantap
1. Tidak ada STNK Rp. 50,000
2. Tdk bawa SIM Rp. 25,000
3. Tdk pakai Helm Rp. 25,000
4. Penumpang tdk Helm Rp. 10,000
5. Tdk pake sabuk Rp. 20,000
6. Melanggar lampu lalin
- Mobil Rp. 20,000
- Motor Rp. 10.000
7. Tdk pasang isyarat mogok Rp. 50,000
8. Pintu terbuka saat jalan Rp. 20,000
9. Perlengkapan mobil Rp. 20,000
10. Melanggar TNBK Rp. 50,000
11. Menggunakan HP/SMS Rp. 70,000
12. Tdk miliki spion, klakson
- Motor Rp. 50,000
- Mobil Rp. 50,000
13. Melanggar rambu lalin Rp. 50,000.
Dicopy dari Mabes Polri
Informasi yg hrs dipublikasikan & mungkin bermanfaat !!!

Unggahan tersebut juga disertai ajakan untuk menolak tawaran damai dari polisi atau menyuap polisi. Sebab, mungkin saja tawaran damai atau menyuap polisi adalah jebakan polisi.

Berikut isi unggahan tersebut:  

JANGAN MINTA DAMAI
Segala pelanggaran di jalan Raya baik berkendara motor / mobil, "JANGAN MINTA DAMAI DAN MEMBERI UANG, KARENA ITU BERARTI MENYUAP"
Jadi, walaupun Polisi menawarkan damai, TOLAK SAJA karena itu HANYA PANCINGAN / JEBAKAN.
Dan "Lebih baik minta di tilang, lalu nanti di urus di pengadilan"
Ini adalah Instruksi KAPOLRI kepada seluruh jajaran Polisi bahwa
"Bagi POLISI yang bisa membuktikan ada warga yg menyuap Polisi, Polisi tersebut mendapatkan BONUS sebesar Rp. 10jt /1 warga dan Penyuap kena hukuman 10 tahun"
(Nah, lebih besar kan daripada uang damai yg hanya 50 ribu s/d 100 rb, jelas aja akan ada oknum Polisi yang lebih pilih menjebak karena uangnya lebih besar).
INFORMASI INI PENTING HARAP jangan MAIN-MAIN, karena info tsb diatas banyak yg tidak tahu.
Waspadai bila sekarang ada oknum Polisi sedang mencari-cari KELEMAHAN / KELENGAHAN agar kita terpancing untuk menyuap mereka dan mereka mendapat Bonus besar.
Beberapa teman mengatakan bahwa di JKT / SBY sudah banyak yg kena jebakan ini, karena banyak orang yang tidak tahu instruksi baru dari Kapolri ini.
Sebarkan berita ini ke siapa saja yg anda kenal dan kasihi, agar tidak terkena jebakan seperti ini. WASPADALAH
"Semoga bermanfaat"

Informasi yang sama juga dilayangkan akun Facebook Aax Adieb Bil Aflah, Nur Aliyah, dan Ainun Lubis. 

Bantahan Kepolisian

Akun Instagram Divisi Humas Polri menyatakan informasi biaya tilang terbaru tersebut tidak benar. Divisi Humas Polri menegaskan bahwa Kapolri Jend. Pol. Idham Azis tidak pernah memberikan instruksi kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti itu.

"Informasi yang beredar di aplikasi perpesanan WhatApp atau media sosial tersebut adalah hoaks dan tidak benar," tulis Divisi Humas Polri.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

BE SMART NETIZEN Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si., tidak pernah memberikan instruksi kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti itu. Informasi yang beredar di aplikasi perpesanan WhatsApp atau media sosial tersebut adalah HOAX & TIDAK BENAR. SARING SEBELUM SHARING

A post shared by DIVISI HUMAS POLRI (@divisihumaspolri) on Aug 29, 2020 at 1:32am PDT

Unggahan serupa juga termuat di akun Facebook Divisi Humas Polri. Hingga Senin (31/8/2020), unggahan Divisi Humas Polri sudah mendapat 62 komentar dan dibagikan 97 kali.

Dalam laman resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia, termuat rincian sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya dengan kisaran Rp 250.000 hingga Rp 1 juta. Rincian tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009.

Dalam daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas terdapat 14 poin. Tiga poin di antaranya, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM, namun tidak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (pasal 288 ayat 2).

Lainnya, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 280).

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, informasi soal biaya tilang terbaru yang beredar di media sosial tidak benar.