Peserta Kartu Prakerja Capai 3 juta, Ini Beberapa Kendala Saat Pencairan Insentif

KOMPAS.com - Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah di tengah pandemi virus corona masih terus berjalan.

Program ini dibuka secara bertahap, di mana peserta yang lolos akan mendapatkan dana total sebesar Rp 3,55 juta.

Dana tersebut terbagi menjadi biaya pelatihan Rp 1 juta yang tidak bisa dicairkan dan intensif dengan total Rp 2,55 juta.

Pemerintah menargetkan penerima program ini secara keseluruhan berjumlah 5,6 juta orang, di mana hingga saat ini telah berjalan hingga gelombang 6 dengan peserta sebanyak 3 juta.

Sehingga masih ada sisa kuota mencapai 2,6 juta orang yang terbagi dalam beberapa gelombang ke depan. 

Baca juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 6 Ditutup, Kapan Pengumumannya?

Kendala

Lantas, kendala apa saja yang ditemukan dalam hal pemberian insentif kepada para peserta program?

Head of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Louisa Tuhatu menjelaskan, kendala di penerimaan intensif disebabkan beberapa hal, di antaranya dapat disebabkan oleh peserta sendiri.

"Misalnya akun virtual belum diupgrade atau dilakukan verifikasi KYC (know your customer)," kata dia.

Sebab lainnya dikarenakan peserta belum memberikan penilaian atas pelatihan yang diikutinya.

"Penerima Kartu Prakerja telah menyelesaikan pelatihan pertama tetapi belum memberikan ulasan dan rating terhadap pelatihan yang diambilnya," ujar Louisa.

Baca juga: Apa Beda Bantuan Subsidi Gaji dengan Program Kartu Prakerja?

Seleksi peserta

Sementara itu mengenai lebih banyaknya pendaftar dibandingkan kuota pelatihan, pelaksana program harus melakukan seleksi. 

Proses seleksi peserta Program Kartu Prakerja didasarkan pada Permenko Nomor 11 Tahun 2020.

Peserta yang dinyatakan tidak lolos dapat disebabkan beberapa hal, antara lain peserta bukan termasuk kriteria penerima bantuan pelatihan atau mengenai keaslian data.

Adapun peserta tidak diperbolehkan masuk dalam daftar peserta pelatihan di antaranya adalah aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, Polri, dan lainnya.

Terkait data peserta yang diisikan ke dalam sistem, nantinya akan dicek keasliannya oleh pengelola program.