Pegawai KPK Resmi Berstatus ASN, Apa Dampaknya?

Kompas.com - 10/08/2020, 07:50 WIB
Gedung KPK, Jakarta ANDREAN KRISTIANTOGedung KPK, Jakarta

KOMPAS.com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi diterbitkan.

Perturan tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Juli 2020 dan diundangkan pada 27 Juli 2020.

Dengan terbitnya aturan ini, maka pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kini berstatus sebagai ASN.

Baca juga: Pegawai KPK Kini Resmi Berstatus ASN, PP Sudah Ditandatangani Jokowi 

Total ada empat bagian dan 12 pasal yang termaktub dalam aturan tersebut.

Perubahan status tersebut mencakup pegawai tetap dan tidak tetap KPK, sesuai ketentuan Pasal 2.

Pengalihan status itu akan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

  • Penyesuaian jabatan di KPK dengan jabatan ASN Identifikasi jenis dan jumlah pegawai
  • Memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi
  • Melakukan pelaksanaan dan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  • Selain itu, proses pengalihan ini juga memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK. 

Apa dampak dari alih status ini?

Kekhawatiran soal independensi

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Beni Kurnia Ilahi menilai, ada kekhawatiran perubahan status kepegawaian KPK menjadi ASN ini berimplikasi pada independensi lembaga itu.

"Saya melihat secara legal formal dan implementasinya, KPK tak lagi bersifat independen," kata Beni kepada Kompas.com, Minggu (9/8/2020).

"Karena seluruh kebijakan yang dilahirkan pemerintah, dalam hal ini presiden, tentu institusi KPK harus berpatok pada kebijakan UU KPK itu sendiri," lanjut dia.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X