Pencairan Gaji Ke-13, Besaran dan Siapa Saja yang Berhak?

Kompas.com - 08/08/2020, 20:12 WIB
Ilustrasi Thinkstockphotos.comIlustrasi

KOMPAS.com - Pencairan gaji ke-13 PNS yang biasanya dicairkan pada Juli, kali ini molor dari jadwal yang telah ditentukan.

Hal ini lantaran pemerintah tengah fokus dalam penanganan pandemi virus corona.

Namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 maka pencairan gaji ke-13 dijadwalkan cair pada lusa, Senin (10/8/2020).

Baca juga: Aturan Baru PNS, Mulai dari soal Cuti hingga Pemberhentian

Lantas, siapa saja yang berhak menerima?

Dalam Pasal 2 di PP di atas disebutkan bahwa gaji ke-13 ini diberikan kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, staf khusus di lingkungan kementerian, dan hakim ad hoc.

Selain itu, pimpinan lembaga nonstruktural (LNS), pimpinan lembaga penyiaran publik (LPP), pimpinan badan layanan umum (BLU), pegawai non-PNS pada LNS, LPP, BLU, Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerima pensiunan atau tunjangan, dan Calon PNS.

Khusus untuk PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri, gaji ke-13 juga diberikan kepada mereka yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Indonesia di luar negeri.

Baca juga: Gaji Ke-13 PNS Segera Cair, Berikut Ini yang Bisa Mendapatkannya

PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya juga berhak atas gaji ke-13 tersebut.

Sementara itu, syarat pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU untuk menerima gaji ke-13 ini adalah telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan.

Jika belum memenuhi satu tahun, penghasilan ke-13 dapat diberikan apabila telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang berwenang dan telah dinyatakan berhak menerima penghasilan ketiga belas atau telah ditetapkan menerima penghasilan ketiga belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Baca juga: Siapa PNS Pertama di Indonesia?

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X