Alasan AS Tolak Palestina Jadi Anggota PBB

Kompas.com - 22/04/2024, 07:00 WIB

Erwina Rachmi Puspapertiwi,

Ahmad Naufal Dzulfaroh

Tim Redaksi

Erwina Rachmi Puspapertiwi

Penulis

Ahmad Naufal Dzulfaroh

Editor

Lihat Foto

Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood memberikan suara menentang resolusi yang mengizinkan keanggotaan Palestina di PBB di markas besar PBB di New York, pada 18 April 2024, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina. Amerika Serikat memveto tindakan Dewan Keamanan atas tawaran Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Rancangan resolusi, yang diperkenalkan oleh Aljazair dan merekomendasikan kepada Majelis Umum agar Negara Palestina diterima sebagai anggota PBB, mendapat 12 suara setuju, dua abstain, dan satu suara tidak setuju.(AFP/ANGELA WEISS)

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengadakan pertemuan mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina, di markas besar PBB di New York pada 25 Maret 2024. Setelah lebih dari lima bulan perang, Dewan Keamanan PBB untuk kali pertama mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. Amerika Serikat, sekutu Israel yang memveto rancangan sebelumnya, abstain.

KOMPAS.com - Palestina kembali batal menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang pemungutan suara oleh Dewan Keamanan PBB, Kamis (18/4/2024).

Palestina sebelumnya diusulkan menjadi anggota penuh PBB oleh Aljazair.

Atas usulan itu, Dewan Keamanan PBB kemudian mengadakan pemungutan suara yang diikuti oleh China, Perancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, serta 10 anggota tidak tetap yang dipilih Majelis Umum untuk dua tahun masa jabatan.

Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB saat ini ialah Aljazair, Ekuador, Guyana, Jepang, Malta, Mozambik, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia, dan Swiss.

Dalam pemungutan suara tersebut, 12 negara setuju, sementara Swiss dan Inggris abstain. Namun, AS menggunakan hak veto menolak usulan agar Palestina menjadi anggota tetap PBB.

Penolakan ini membuat Dewan Keamanan gagal merekomendasikan Majelis Umum PBB mengadakan pemungutan suara bagi seluruh negara anggota yang mengizinkan Palestina bergabung sebagai anggota penuh.

Lantas apa alasan AS tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB?

Alasan AS berikan hak veto

Wakil Duta Besar AS Robert Wood mengatakan, penggunaan hak veto tersebut tidak mencerminkan penolakan terhadap negara Palestina.

Namun, veto diberikan karena dia meyakini pengakuan kepada negara Palestina hanya terjadi melalui negosiasi langsung antara kedua pihak yang berkonflik, yakni Palestina dan Israel.

“Prinsip kami tidak berubah,” kata Robert Wood diberitakan NPR.

"Ini tentang, menurut Anda, apa cara terbaik untuk mencapai solusi dua negara? Pandangan kami adalah bahwa melakukan pemungutan suara saat ini tidak akan mencapai tujuan tersebut," jelasnya.

AS menyatakan dukungan terhadap penerapan solusi dua negara yang dapat menghasilkan perjanjian perdamaian.

Dia juga meminta Israel melindungi kehidupan warga sipil di Gaza, tapi menyalahkan Hamas karena menolak proposal Israel selama negosiasi gencatan senjata.

“Kami juga akan melanjutkan diplomasi langsung untuk mengadvokasi normalisasi hubungan antara Israel dan negara tetangganya, serta politik menuju solusi dua negara sehingga Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan dengan damai,” kata Wood.

Namun, dia juga menilai Palestina belum memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai sebuah negara sekaligus memenuhi kriteria keanggotaan PBB. Pasalnya, dia menyebut Hamas masih mengerahkan kekuatan dan pengaruhnya di Jalur Gaza.