Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan AS Tolak Palestina Jadi Anggota PBB

Kompas.com - 22/04/2024, 07:00 WIB
Erwina Rachmi Puspapertiwi,
Ahmad Naufal Dzulfaroh

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Palestina kembali batal menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang pemungutan suara oleh Dewan Keamanan PBB, Kamis (18/4/2024).

Palestina sebelumnya diusulkan menjadi anggota penuh PBB oleh Aljazair.

Atas usulan itu, Dewan Keamanan PBB kemudian mengadakan pemungutan suara yang diikuti oleh China, Perancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, serta 10 anggota tidak tetap yang dipilih Majelis Umum untuk dua tahun masa jabatan.

Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB saat ini ialah Aljazair, Ekuador, Guyana, Jepang, Malta, Mozambik, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia, dan Swiss.

Baca juga: Mengenal Hak Veto dan Sederet Konversinya, Terbaru Gagalkan Palestina Jadi Anggota PBB


Dalam pemungutan suara tersebut, 12 negara setuju, sementara Swiss dan Inggris abstain. Namun, AS menggunakan hak veto menolak usulan agar Palestina menjadi anggota tetap PBB.

Penolakan ini membuat Dewan Keamanan gagal merekomendasikan Majelis Umum PBB mengadakan pemungutan suara bagi seluruh negara anggota yang mengizinkan Palestina bergabung sebagai anggota penuh. 

Lantas apa alasan AS tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB?

Baca juga: Krisis Popok Palestina, Orangtua Mulai Gunakan Plastik sebagai Pengganti

Alasan AS berikan hak veto

Wakil Duta Besar AS Robert Wood mengatakan, penggunaan hak veto tersebut tidak mencerminkan penolakan terhadap negara Palestina.

Namun, veto diberikan karena dia meyakini pengakuan kepada negara Palestina hanya terjadi melalui negosiasi langsung antara kedua pihak yang berkonflik, yakni Palestina dan Israel.

“Prinsip kami tidak berubah,” kata Robert Wood diberitakan NPR.

"Ini tentang, menurut Anda, apa cara terbaik untuk mencapai solusi dua negara? Pandangan kami adalah bahwa melakukan pemungutan suara saat ini tidak akan mencapai tujuan tersebut," jelasnya.

AS menyatakan dukungan terhadap penerapan solusi dua negara yang dapat menghasilkan perjanjian perdamaian.

Dia juga meminta Israel melindungi kehidupan warga sipil di Gaza, tapi menyalahkan Hamas karena menolak proposal Israel selama negosiasi gencatan senjata.

Baca juga: Serang Iran, Pakar Sebut Israel Mulai Kehilangan Dukungan dari AS

“Kami juga akan melanjutkan diplomasi langsung untuk mengadvokasi normalisasi hubungan antara Israel dan negara tetangganya, serta politik menuju solusi dua negara sehingga Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan dengan damai,” kata Wood.

Namun, dia juga menilai Palestina belum memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai sebuah negara sekaligus memenuhi kriteria keanggotaan PBB. Pasalnya, dia menyebut Hamas masih mengerahkan kekuatan dan pengaruhnya di Jalur Gaza.

Halaman:

Terkini Lainnya

Kisruh Penangkapan Pegi dan Penghapusan DPO Pembunuhan Vina, Kompolnas Akan Minta Klarifikasi Polda Jabar

Kisruh Penangkapan Pegi dan Penghapusan DPO Pembunuhan Vina, Kompolnas Akan Minta Klarifikasi Polda Jabar

Tren
Idul Adha 2024 Tanggal Berapa? Ini Menurut Muhammadiyah dan Pemerintah

Idul Adha 2024 Tanggal Berapa? Ini Menurut Muhammadiyah dan Pemerintah

Tren
Berapa Lama Durasi Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit?

Berapa Lama Durasi Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit?

Tren
Prakiraan BMKG: Wilayah yang Berpotensi Dilanda Hujan Lebat, Angin Kencang, dan Petir 28-29 Mei 2024

Prakiraan BMKG: Wilayah yang Berpotensi Dilanda Hujan Lebat, Angin Kencang, dan Petir 28-29 Mei 2024

Tren
[POPULER TREN] Tanda Kolesterol Tinggi yang Kerap Diabaikan | Bantah Bunuh Vina, Pegi Tetap Diancam Hukuman Mati

[POPULER TREN] Tanda Kolesterol Tinggi yang Kerap Diabaikan | Bantah Bunuh Vina, Pegi Tetap Diancam Hukuman Mati

Tren
Matahari Tepat di Atas Kabah, Saatnya Cek Arah Kiblat

Matahari Tepat di Atas Kabah, Saatnya Cek Arah Kiblat

Tren
Kekuasaan Sejarah

Kekuasaan Sejarah

Tren
Kisah Alfiana, Penari Belia yang Rela Sisihkan Honor Demi Berhaji, Jadi Salah Satu Jemaah Termuda

Kisah Alfiana, Penari Belia yang Rela Sisihkan Honor Demi Berhaji, Jadi Salah Satu Jemaah Termuda

Tren
Jokowi Luncurkan Aplikasi Terpadu INA Digital, Bisa Urus SIM, IKD, dan Bansos

Jokowi Luncurkan Aplikasi Terpadu INA Digital, Bisa Urus SIM, IKD, dan Bansos

Tren
Biaya UKT Universitas Muhammadiyah Maumere, Bisa Dibayar Pakai Hasil Bumi atau Dicicil

Biaya UKT Universitas Muhammadiyah Maumere, Bisa Dibayar Pakai Hasil Bumi atau Dicicil

Tren
Pegi Bantah Telah Membunuh Vina, Apakah Berpengaruh pada Proses Hukum?

Pegi Bantah Telah Membunuh Vina, Apakah Berpengaruh pada Proses Hukum?

Tren
Singapura Tarik Produk Kacang Impor Ini karena Risiko Kesehatan, Apakah Beredar di Indonesia?

Singapura Tarik Produk Kacang Impor Ini karena Risiko Kesehatan, Apakah Beredar di Indonesia?

Tren
Maskot Pilkada DKI Jakarta Disebut Mirip Kartun Shimajiro, KPU Buka Suara

Maskot Pilkada DKI Jakarta Disebut Mirip Kartun Shimajiro, KPU Buka Suara

Tren
Ramai di Media Sosial, Bagaimana Penilaian Tes Learning Agility Rekrutmen BUMN?

Ramai di Media Sosial, Bagaimana Penilaian Tes Learning Agility Rekrutmen BUMN?

Tren
Batalkan Kenaikan UKT, Nadiem: Kalau Ada Kenaikan Harus Adil dan Wajar

Batalkan Kenaikan UKT, Nadiem: Kalau Ada Kenaikan Harus Adil dan Wajar

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com