Aturan Baru PNS, Mulai dari soal Cuti hingga Pemberhentian

Kompas.com - 29/07/2020, 13:45 WIB
Foto dirilis Sabtu (16/5/2020), memperlihatkan pegiat badut sulap Mr Arian Maestro berpakaian seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Metrologi Legal di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pria 53 tahun bernama asli Antonius Arianto itu merupakan pegawai negeri sipil (PNS), yang secara sukarela menjadi badut sulap demi menghibur dan mengedukasi anak-anak untuk mencegah penyebaran Covid-19. ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMIFoto dirilis Sabtu (16/5/2020), memperlihatkan pegiat badut sulap Mr Arian Maestro berpakaian seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Metrologi Legal di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pria 53 tahun bernama asli Antonius Arianto itu merupakan pegawai negeri sipil (PNS), yang secara sukarela menjadi badut sulap demi menghibur dan mengedukasi anak-anak untuk mencegah penyebaran Covid-19.

KOMPAS.com - Pemerintah mengeluarkan aturan baru mengenai pegawai negeri sipil (PNS), yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS.

Perubahan tersebut menyoroti aturan soal cuti hingga pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) di instansi pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono menjelaskan dalam PP No. 17/2020 tersebut terdapat sejumlah perubahan, termasuk guru dan dosen yang mendapat cuti tahunan.

"Ada perubahan PP 11/2017 ke PP 17/2020, kalau masalah cuti hal yang baru guru dan dosen mendapat cuti tahunan yang sebelumnya tidak mendapatkan," ujarnya pada Kompas.com, Rabu (29/7/2020).

Baca juga: Jadwal Terbaru Tahapan CPNS, dari Daftar Ulang SKB hingga Usul Penetapan NIP

Hal tersebut diatur dalam pasal 315, yakni bagi PNS yang menduduki jabatan guru dan dosen berhak mendapat cuti tahunan.

Dia menjelaskan, cuti tahunan yang didapatkan adalah 12 hari. Cara mendapatkannya dengan mengajukan ke pejabat pembina kepegawaian di instansinya.

"Atau bisa juga ke pejabat yang mendapat delegasi wewenang untuk memberikan cuti tahunan," katanya lagi.

Baca juga: Siapa PNS Pertama di Indonesia?

Cuti sakit

Selain itu, ada sedikit pembaruan juga mengenai cuti sakit PNS.

Paryono mengatakan sebenarnya aturan soal cuti sakit sudah ada pada aturan sebelumnya. Hanya saja di peraturan baru, PNS yang sakit satu hari boleh mengajukan cuti sakit. Di PP lama, imbuhnya tidak lebih dari 1 hari.

Hal tersebut disebutkan pada pasal 320. Yakni PNS yang bersangkutan selain mengajukan permintaan secara tertulis juga melampirkan surat keterangan dokter, baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki izin praktik.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X