Brigjen Prasetijo Utomo Diduga Terlibat Kasus Djoko Tjandra, Kompolnas Minta Polri "Bersih-bersih"

KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan, dugaan terlibatnya mantan Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo dalam kasus Djoko Tjandra harus dijadikan momentum "bersih-bersih" di internal Polri.

Polri juga harus memberikan hukuman dan sanksi yang tegas bagi Brigjen Prasetijo Utomo.

"Kasus ini harus dijadikan momentum bersih-bersih di institusi Polri dan konsisten melaksanakan punishment bagi anggota yang melanggar," kata Poengky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/7/2020).

Dugaan keterlibatan Brigjen Prasetijo dalam hal penerbitan surat jalan Djoko Tjandra.

Surat jalan untuk Djoko Tjandra diduga diterbitkan atas inisiatif Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo.

Kini, Prasetijo telah dicopot dari jabatannya.

Menurut Poengky, oknum anggota polisi yang diduga terlihat seharusnya juga diperiksa secara pidana.

Pasalnya, kata dia, kasus ini sangat mencoreng dan merusak citra Polri.

"Karena tindakan oknum tersebut adalah bentuk obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan hukum, yang ironisnya yang bersangkutan adalah penegak hukum," kata Poengky.

Baca juga: Terseret Kasus Djoko Tjandra, Ini Kekayaan Brigjen Prasetijo Utomo 

Poengky mengatakan, oknum yang terlibat bisa dikenakan sanksi disiplin, sanksi etik, dan sanksi pidana.

Prasetijo disebut telah menyalahgunakan jabatannya dengan mengeluarkan surat jalan untuk Djoko Tjandra, buronan kasus Bank Bali.

Mengenai hal itu, Poengky menilai, surat yang dikeluarkan adalah surat yang dibuat tidak berdasarkan prosedur dan digunakan untuk memuluskan buronan koruptor kelas kakap tersebut.

"Saya mengapresiasi tindakan tegas dan cepat dari Kapolri yang segera mencopot yang bersangkutan dan dilakukan penahanan untuk pemeriksaan," kata Poengky.

Kapolri juga memerintahkan Bareskrim membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini yg terdiri dari direktorat kriminal umum, tindak pidana korupsi, cyber, dan propam. 

Ia beranggapan, langkah tersebut adalah bentuk keseriusan Polri untuk memproses kasus ini.