Pro Kontra Pilkada Langsung dan Pertanda Kemunduran Demokrasi...

"Dan karena dipilih rakyat lewat pilkada langsung, kepala daerah punya posisi yang kuat karena sulit untuk dijatuhkan oleh DPRD. Dan ini memberi hak eksekutif yang kuat pada APBD," lanjutnya.

Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai wacana pengembalian pilkada langsung ke DPRD merupakan bentuk pemberangusan hak konstitusi warga negara.

Mereka juga menilai wacana itu akan melemahkan partisipasi warga yang mulai menguat.

Seharusnya keseriusan pemerintah tertuju pada pengaturan batasan belanja kampanye yang realistis dan memadai pada UU Pilkada.

Baca juga: Melihat Peluang Gibran di Pilkada Solo 2020...

Ketegangan Politik

Meski tak menyatakan secara langsung, beberapa kalangan menyoroti pelaksaan pilkada langsung.

Di antaranya adalah Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Ia menganggap bahwa sistem pilkada langsung yang menyebabkan tingginya biaya pemilu serta tingginya angka korupsi dan meningkatnya ketegangan politik.

Menurutnya, pilkada langsung selain berbiaya mahal juga memunculkan oligarki baru, yaitu kaum pemegang modal dan pemilik akses media yang luas.

Ia menilai jika pilkada langsung mengubah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi demokrasi yang berbasis kekuatan kapital.

PDI-P sendiri, menurut Hasto, sejak dulu memilih pimpinan semua level kepengurusan tanpa mekanisme pemilihan langsung, melainkan melalui proses musyawarah.

Baca juga: Ketika Anak Pejabat Maju di Pilkada...

Sumber: Kompas.com (Haryanti Puspa Sari/Dylan Aprialdo Rachman/Rakhmat Nur Hakim/Achmad Nasrudin Yahya | Editor: Fabian Januarius Kuwado/Bayu Galih/Jessi Carina)