Membangun Papua Sepenuh Hati

Jadi sangat jelas bahwa konfigurasi sosial ekonomi politik di Papua masih kompleks seperti dulu.

Jika ada sedikit saja bibit konflik yang ditanam, maka semuanya akan meledak, persis seperti yang belum lama ini terjadi. Untuk itu, pemerintah harus tegas bersikap.

Dari sisi pertahanan, dari dulu sampai sekarang, pemerintah gagal menghadirkan suasana kondusif di Papua. Ada saja berita penembakan, gangguan keamanan, dan sejenisnya.

Pemerintah terkesan gagal menghadirkan dirinya di sektor pertahanan dan keamanan, yang membuat legitimasi dan reputasi Indonesia semakin buruk di sana.

Dari dulu sampai sekarang, di satu sisi, ruang komunikasi antara pemerintah dam pihak yang dianggap pemberontak tak pernah terjadi.

Di sisi lain, pemerintah yang telah menetapkan status "pemberontak" kepada pihak yang dituduh mengacau juga gagal melucuti kemampuan pemberontakan mereka.

Jadi jangan disalahkan jika ada saja pihak yang mengenduskan tuduhan bahwa instabilitas di Papua sengaja dibiarkan seperti itu.

Dari sisi ekonomi, pemerintah memberikan terapi atas Papua layaknya daerah lain. Infrastruktur, infrastruktur, dan infrastruktur.

Sementara kemiskinan Papua masih tinggi, penganggurannya pun tak berbeda, juga sama dengan tingkat ketimpangan.

Di saat yang sama, masyarakat Papua terus menyaksikan kekayaan alamnya dikeruk habis-habisan, hutan-hutannya ditebang, lahan mereka dipreteli, dan uangnya entah ke mana.

Dengan kondisi itu, perlu evaluasi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk Papua, agar keberadaan negara Indonesia bisa mereka rasakan manfaatnya.

Bagi hasil pajak wajib diteruskan, namun dana otsus perlu disempurnakan penyalurannya, agar tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit lokal.

Aktivitas-aktivitas ekonomi bisnis harus melibatkan masyarakat setempat, jika SDM nya belum memadai, maka wajid diupayakan agar segera memadai.

Demikian juga dari sisi sosial budaya dan pengembangan mentalitas. Pemerintah harus lebih agresif ketimbang organisasi nirlaba atau gereja.

Alokasi fiskal untuk pembangunan sosial dan pengembangan budaya harus ditetapkan secara proporsional.

Tidak saja terkait dengan pelestarian budaya, tapi juga pengembangan budaya yang membaurkan kearifan lokal dan kepentingan ideologi nasional.

Aturan-aturan terkait social order di sana harus dijabarkan secara manusiawi, tidak saja atas pertimbangan ekonomi, tapi juga atas pertimbangan keberlanjutan kebudayaan Papua.

Dan, terakhir soal pembangunan SDM di Papua. Hal ini bukan hanya soal memperbanyak beasiswa atau menghimbau kampus-kampus di luar Papua untuk memberikan alokasi ruang untuk anak-anak Papua, tapi jauh lebih luas dari itu.

Panggil semua pakar SDM, pakar budaya, tanyakan bagaimana pembangunan SDM yang sebaiknya dilakukan di Papua, dari hulu hingga hilir.

Kemudian, rumuskan sebuah kebijakan pembangunan SDM Papua yang komprehensif, partisipatif, dan barbasiskan kebutuhan Papua di hari ini dan di masa depan, bukan berdasarkan kebutuhan politik pemerintah atau pihak-pihak tertentu.

Semoga.