Kata Kubu Anies dan Prabowo soal Megawati Ajukan Amicus Curiae ke MK

KOMPAS.com - Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyerahkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (16/4/2024).

Dokumen tersebut diberikan ke MK oleh tiga orang, yakni Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, dan Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.

Hasto mengatakan, dokumen tersebut berisi perasaan yang sudah dikontemplasikan oleh Megawati.

Selain itu, dokumen tersebut ditulis Megawati karena melihat praktik kecurangan masif dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

"Ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara," ujar Hasto, dikutip dari Kompas.com, Selasa (16/4/2024).

Sebagai informasi, amicus curiae merupakan pengertian dari sahabat pengadilan atau friends of court.

Anies Baswedan: Indonesia sedang tidak baik-baik saja

Calon presiden (capres) nomor urut 01, Anies Baswedan mengapresiasi langkah Megawati saat menyerahkan dokumen amicus curiae ke MK.

Menurut Anies, hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Selain itu, Anies mengungkapkan bahwa putusan MK nantinya akan menjadi penentu, apakah akan kembali ke “masa orde lama” atau tetap meneruskan amanat reformasi.

“Di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilu, proses pilpres,” ungkap Anies, dilansir dari Kompas.com, Selasa (16/4/2024).

Anies juga mengatakan bahwa Megawati merupakan salah satu orang yang ikut dalam proses demokratisasi sejak 1990-an dan pernah merasakan di masa segalanya serba diatur.

Ganjar Pranowo: momentum kembalikan marwah MK

Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berharap bahwa amicus curiae yang diberikan Megawati dapat membuat hakim memutuskan perkara seadil-adilnya.

Banyak pihak yang memusatkan perhatiak ke MK karena dalam waktu dekat lembaga negara tersebut akan memutuskan sengketa Pilpres 2024.

"Dari kondisi MK yang selama ini jadi cacian, makian dan stempel-stempel yang kurang baik dengan putusan MKMK, rasanya inilah momentum untuk mengembalikan marwah MK," kata Ganjar, dikutip dari Kompas.com, Selasa (16/4/2024).

Meskipun demikian, Ganjar menilai bahwa Megawati tidak ingin mengintervensi MK karena menyerahkan amicus curiae.

"Tapi wewenangnya (tetap) pada Yang Mulia Majelis Hakim. Tapi sebagai sahabat pengadilan seperti masyarakat yang lain, Ibu (Megawati) menuliskan pikirannya termasuk opininya di Harian Kompas. Saya kira semua orang melihat situasi ini," jelas Ganjar.

Kubu Prabowo: amicus curiae Mega tidak tepat

Berbeda dengan Anies dan Ganjar, Kuasa hukum tim Prabowo-Hibran, Otto Hasibuan justru mengkritik langkah Megawati yang memberikan dokumen amicus curiae.

Menurutnya, amicus curiae semestinya tidak diberikan oleh pihak yang berada dalam sebuah perkara.

Amicus curiae seharusnya diberikan oleh orang-orang yang independen dan tidak memiliki keterkaitan dengan pihak yang sedang ada dalam perkara.

Otto berpendapat, status Megawati sebagai ketua umum partai politik (parpol) yang mengusung Ganjar-Mahfud tidak dapat dilepaskan dari keterikatan dalam sengketa meskipun bukan menjadi pihak yang berselisih secara langsung.

"Sehingga kalau itu yang terjadi menurut saya tidak tepat sebagai amicus curiae. Umpamanya dari kampus, tidak partisan, itu boleh menjadi amicus curiae. Itu harus kita pahami dulu," kata Otto, dilansir dari Kompas.com, Selasa (16/4/2024).

(Sumber: Kompas.com/Ardito Ramadhan, Nicholas Ryan Aditya, Tatang Guritno, Vitorio Mantalean | Editor: Ihsanuddin, Novianti Setuningsih, Dani Prabowo)