Link Download Buku Panduan KPPS untuk Pemilu 2024

Pendaftaran KPPS untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024 sudah dibuka sejak Senin (11/12/2023).

KPPS adalah bagian dari badan ad hoc penyelenggara Pemilu 2024 yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Merujuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1669 Tahun 2023, pendaftaran KPPS Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung pada 11-20 Desember 2023.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menerbitkan Buku Panduan KPPS Pemilu yang dijadikan sebagai acuan untuk paduan kerja KPPS selama rangkaian pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung.

Simak informasinya berikut ini.

Link unduh Buku Panduan KPPS Pemilu 2024

KPU telah merilis Buku Panduan KPPS Pemilu 2024, yang berfungsi sebagai panduan kerja untuk kelompok KPPS dalam melaksanakan prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.

Buku Panduan KPPS 2024 dapat diunduh melalui link berikut ini.

Link Unduh Buku Panduan KPPS Pemilu 2024

Tugas KPPS 2024

Saat rangkaian acara Pemilu 2024 dimulai, petugas KPPS akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Di setiap TPS akan dijaga oleh tujuh anggota KPPS yang bertugas.

Adapun masa kerja dari para petugas KPPS adalah satu bulan, terhitung sejak 25 Januari hingga 23 Februari 2024.

Berdasarkan dari Buku Panduan KPPS 2024, tugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pemilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya.

Dalam menjalankan tugas tersebut, petugas KPPS harus bersikap transparan, tidak memihak, memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, berikut informasi lebih rinci tentang tugas KPPS berdasarakan dari Pasal 31 PKPU Nomor 8 Tahun 2022:

Kode etik KPPS

Selama proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 dilaksanakan, petugas KPPS harus memastikan terus menerapkan kode etik yang berlaku.

Kode etik KPPS tertuang dalam Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No. 13 Tahun 2012, No. 11/2012, dan No. 01/2012 yang pada pokoknya berisi:

• Asas mandiri dan adil
• Asas kepastian hukum
• Asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas
• Asas kepentingan umum
• Asas proporsionalitas
• Asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas
• Asas tertib.