Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru, APBN Kini Bisa Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat

KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Dalam aturan yang ditandatangani pada 31 Agustus 2023 itu, disebutkan bahwa penjaminan pemerintah ini mempertimbangkan prinsip keuangan negara, pengelolaan risiko fiskal, dan kesinambungan fiskal.

Dalam hal ini, penjaminan pemerintah diberikan atas keseluruhan dari kewajiban finansial PT KAI terhadap kreditur berdasarkan perjanjian pinjaman.

Aturan ini juga menyinggung peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memastikan proyek KCJB dapat terselenggara.

Selain itu, aturan ini juga mengharuskan PT KAI mengajukan penjaminan kepada Menteri Keuangan dengan beberapa syarat.

Syarat-syarat tersebut di antaranya adalah lampiran keputusan Komite KCJB, alasan perlunya penjaminan pemerintah, nilai pinjaman yang akan dijamin pemerintah, dan calon kreditur.

Beban tak langsung APBN

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, kebijakan ini akan memunculkan beban tak langsung terhadap APBN.

"Sudah melenceng jauh ya, dari awal sifatnya B2B (business to business), kemudian ada keterlibatan PMN (Penyertaan Modal Negara), dan mekanisme subsidi tiket, sekarang masuk ke penjaminan," kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa (19/9/2023).

Menurutnya, hal ini berarti proyek kereta cepat secara finansial menjadi beban pembayar pajak. Padahal, proyek tersebut semestinya bisa mandiri secara komersial.

Karenanya, ia berharap agar PMK Nomor 89 Tahun 2023 ini sebaiknya ditinjau ulang dan dikonsultasikan ke DPR.

Selain itu, pemerintah juga membuaka skenario beban APBN sebagai implikasi penjaminan kepada publik.

"Publik wajib meminta keterangan rinci, berapa besar anggaran yang akan muncul dari penjaminan, risiko detail likuiditas KAI, hingga berapa bunga dalam rupiah yang ditanggung selama masa penjaminan utang," ujarnya.

Opsi lain

Bhima menjelaskan, pemerintah sebenarnya masih memiliki opsi lain selain menjadikan APBN sebagai jaminan.

Opsi ini bisa berupa renegosiasi utang dengan pihak China, sehingga APBN tidak perlu ikut menjadi jaminan.

Ia menuturkan, upaya renegosiasi ini lebih mudah karena sifat pinjamannya tidak ke banyak pihak, tetapi hanya ke pemerintah China atau China Development Bank.

"Bisa juga renegosiasi untuk minta pengurangan beban bunga dan pokok utang. Banyak cara-cara alternatif yang bisa digunakan," jelas dia.

Untuk itu, Bhima berharap agar pemerintah segera membuka forum, seperti Bridgetown Initiative untuk mempertemukan China Development Bank, BUMN, dan Kementerian Keuangan.

Tujuannya adalah membuka ruang renegosiasi pinjaman.