Catatan Seputar Penanganan Evakuasi WNI di Luar Negeri

Proses evakuasi WNI dari negara konflik dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri, termasuk seluruh perwakilan Indonesia di sekitar negara konflik, bekerja sama dengan berbagai pihak. Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Perhubungan, Ditjen Imigrasi Kemenhumkam, Otoritas Bandara Soekarno Hatta, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan bagian yang turut andil dalam proses evakuasi.

Walau kebijakan perlindungan WNI di luar negeri dalam kondisi darurat dan konflik telah diatur secara umum dalam UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan secara khusus dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 mengenai Perlindungan WNI di Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri, namun sejumlah tantangan dan hambatan kerap terjadi dalam implementasinya.

Kendala di dalam negeri biasanya dimulai dari tingkat akurasi data WNI hingga dinamisme perkembangan konflik di luar negeri yang berdampak pada persiapan evakuasi maupun ketibaan di dalam negeri serta negara ketiga yang menjadi lokasi tujuan yang aman.

Kendala di luar negeri antara lain terkait kondisi konflik yang berubah cepat dan eskalasi lapangan yang sulit diprediksi, seperti akses yang tiba-tiba terputus atau serangan yang sudah terjadi yang mengakibatkan pelaksanaan evakuasi sulit dilakukan.

Kompleksitas evakuasi WNI di area konflik di luar negeri membutuhkan penanganan yang cermat, cepat, dan tepat, dengan memperhatikan seluruh dimensi kendala yang memengaruhinya.

Sejumlah Catatan Evaluasi

Ada beberapa catatan terhadap program evakuasi yang dilakukan terkait sejumlah aspek yang dinilai mampu memberikan dampak bagi percepatan penanganan evakuasi WNI di luar negeri.

Pertama, perlu ada nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antar kementerian dan atau lembaga, sehingga masing–masing kementerian/lembaga yang terlibat dalam proses evakuasi memahami kewajiban maupun tujuannya satu sama lain. Hal ini pada gilirannya berdampak pada tataran implementasi koordinasi teknis antar kementerian/lembaga di lapangan.

Kedua, penyempurnaan contingency plan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, sehingga dalam keadaan darurat sudah terdapat standard operating procedure (SOP) atau prosedur operasi standar yang harus dilakukan, baik untuk pengamanan personel maupun aset milik negara.

Ketiga, urgensi kebijakan satu data. Data dan informasi merupakan langkah awal penentu keberhasilan penanganan kasus WNI di luar negeri. Data dan informasi yang akurat akan menjadi tolak ukur dan pegangan bagi para pemangku kepentingan untuk penanganan kasus-kasus yang ada.

Data WNI di luar negeri menjadi modal utama pemerintah melakukan pelayanan dan pelindungan terhadap WNI di luar negeri. Pemuktahiran data WNI di luar negeri telah dilakukan Kementerian Luar Negeri melalui Sistem Informasi Portal Peduli WNI dan Safe Travel.

Keempat, peningkatan sosialisasi kebijakan perlindungan bagi WNI di luar negeri. Sosialisasi bagi WNI di luar negeri terkait kebijakan pendataan pada aplikasi Portal Peduli WNI perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran WNI sehingga memudahkan pemerintah dalam melakukan pelayanan dan perlindungan.

Kelima, perlu membina hubungan baik dengan institusi maupun badan-badan terkait di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, institusi di negara akreditasi yang memiliki otoritas keluar masuk manusia juga merupakan kunci keberhasilan sebuah evakuasi.

Institusi-institusi kunci tersebut antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, kantor Imigrasi, otoritas bandara dan pelabuhan. Sementara di luar negeri, badan-badan internasional di bawah PBB seperti UNHCR dan UNRWA, maupun organisasi regional seperti ASEAN dan OKI memiliki nilai yang juga penting.

Pengalaman dan penguasaan lapangan serta data dari berbagai kewarganegaraan yang dimiliki oleh organisasi tersebut akan sangat berguna bagi pemerintah untuk mendukung kesuksesan dan keberhasilan sebuah proses evakuasi seperti evakuasi Suriah tahun 2012-2013 yang jumlahnya mencapai ribuan orang.

Keenam, dukungan data intelijen negara. Informasi yang akurat tentang situasi politik dan keamanan di negara konflik mampu mendukung perencanaan mitigasi resiko.

Selain biaya besar untuk sebuah evakuasi seperti untuk penyewaan pesawat dan kapal, keputusan yang tidak tepat juga akan berdampak negatif bagi hubungan dengan negara akreditasi. Evakuasi dapat diartikan bahwa situasi keamanan di negara tersebut dalam kondisi yang tidak aman dan dapat mendorong negara-negara lain mengambil keputusan yang sama, sehingga memperburuk citra negara setempat di mata dunia internasional.

Bukti Kehadiran Negara

Beberapa tahun terakhir, khususnya sejak pandemi Covid-19, konflik internasional terus bertambah. Dimulai dari konflik Rusia-Ukraina, hingga konflik yang terjadi di Sudan yang masih terjadi hingga saat ini.

Sejumlah evaluasi di atas perlu menjadi perhatian pemerintah dalam agenda percepatan penanganan evakuasi WNI di luar negeri. Upaya optimasi perlindungan bagi WNI merupakan salah satu prioritas diplomasi yang perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai komitmen dan refleksi dari wujud kehadiran negara di luar negeri.

Kebijakan penanganan dan perlindungan WNI yang baik akan menciptakan jalur migrasi yang aman dan mempermudah proses evakuasi WNI di luar negeri.

Koordinasi dan kerja sama antara Kemlu dan perwakilan Indonesia dengan para pemangku kepentingan sejatinya dilakukan untuk menciptakan inklusifitas dan memperluas peran serta pihak ketiga dalam upaya penanganan evakuasi WNI di luar negeri. Sementara kapasitas penanganan evakuasi diperlukan agar konflik dapat diselesaikan secara lebih efektif dan efisien.