Logo Halal MUI Segera Tak Berlaku, Bagaimana Nasib Produk Logo Lama?

KOMPAS.com - Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menetapkan label halal atau logo halal yang baru.

Hal itu ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Surat itu berlaku sejak 1 Maret 2022.

Logo halal baru itu berwarna ungu. Hal tersebut menggantikan logo halal yang lama atau yang dikeluarkan MUI.

Bagaimana nasib produk yang masih menggunakan logo halal MUI?

Penjelasan BPJPH Kemenag

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menjelaskan bahwa produk yang menggunakan logo halal MUI masih berlaku hingga masa berlakunya habis.

"Masih bisa sepanjang sertifikat halalnya masih berlaku. Logo lama masih berlaku sampai batasnya sesuai ketentuan," kata Aqil pada Kompas.com, Minggu (13/3/2022).

Lanjutnya, pencantuman label halal yang baru ini untuk yang sertifikatnya dikeluarkan oleh BPJPH.

"Sertifikat halal yang diterbitkan dan akan diterbitkan oleh BPJPH, akan menggunakan label halal baru ini," ujar Aqil.

Sehingga, penerapan label halal baru ini dilakukan bertahap. Dia menggarisbawahi tidak semua produk harus ganti label halal menggunakan label baru berwarna ungu sekarang.

Akan tetapi, jika sudah kadaluarsa, barulah diganti menggunakan label yang baru.

Berlaku secara nasional

Sebelumnya disampaikan bahwa label halal dari BPJPH akan berlaku secara nasional.

Label halal menjadi tanda suatu produk telah terjamin kehalalannya dan memiliki sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH.

Karena itu, pencantuman label Halal Indonesia wajib dilakukan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk.

"Label Halal Indonesia ini selanjutnya wajib dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk." kata Sekretaris BPJPH Muhammad Arfi Hatim.

Dia menambahkan, pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat atau konsumen.

Pencantuman label halal juga dipastikan tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

"Sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal, pencantuman label halal merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal, di samping kewajiban menjaga kehalalan produk secara konsisten, memastikan terhindarnya seluruh aspek produksi dari produk tidak halal, memperbarui sertifikat Halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir, dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH," tegas Arfi.