BUMN, Utak-atik Erick Thohir dan Belenggu Politik

LANGKAH bongkar pasang jajaran petinggi BUMN yang dilakukan Menteri Erick Thohir belakangan menuai kritik. Posisi komisaris di sejumlah BUMN lagi-lagi diisi para politisi dan relawan pendukung Presiden Joko Widodo.

Dalam RUPS tahunan PT Telkom Jumat (19/6/2020) lalu, misalnya, politisi Golkar yang juga koordinator kelompok relawan Golkar Jokowi (Gojo) pada pilpres lalu, Rizal Mallarangeng, didapuk sebagai komisaris.

Erick juga kembali menunjuk relawan Jokowi yang juga aktivis buruh, Andi Gani Nena Wea, sebagai presiden komisaris BUMN karya, PT Pembangunan Perumahan (PT PP).

Masih ada sederet nama pendukung Jokowi lainnya, baik politisi maupun nonpartai, yang ditunjuk menjadi komisaris di sejumlah BUMN melalui langkah bongkar pasang baru-baru ini.

Utak-atik BUMN terus dilakukan Erick Thohir sejak dirinya menjabat menteri BUMN. Sepanjang pekan lalu, tiga BUMN dirombak, yakni PT Telkom, PT Semen Indonesia, dan PT Pelindo III.

Setidaknya lebih dari 20 BUMN telah dirombak, baik terhadap struktur direksi, jajaran direksi, maupun jajaran komisaris. Langkah ini dipastikan akan berlanjut.

Saat awal menjabat, mantan ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 tersebut memang telah bertekad untuk merombak kementerian yang dipimpinnya serta unit bisnis yang berjumlah 142 perusahaan demi efisiensi, refocusing, dan mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).

Erick ingin agar setiap BUMN kembali fokus pada core business-nya. Selain itu, jumlah 142 BUMN dinilai terlalu banyak, sementara cuma 15 yang memberikan sumbangan besar buat negara. Belum lagi bicara anak cucu BUMN yang jumlahnya ratusan.

Di awal gebrakan, banyak yang mendukung Erick Thohir. Tindakan tegasnya memecat dirut Garuda Indonesia karena kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton langsung membuatnya populer di mata masyarakat.

Begitu pun dengan menempatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai komut Pertamina. Meski dikritik, penempatan Ahok banyak didukung. Mantan gubernur DKI Jakarta ini dikenal keras dan “gila” sehingga dinilai mampu memberantas mafia di Pertamina.

Harapan pun membuncah agar Erick mampu membersihkan BUMN dari para benalu yang menjadikan BUMN sebagai bancakan, termasuk melepaskannya dari belenggu politik berupa orang-orang titipan kekuasaan.

Belenggu politik

Sudah bukan rahasia lagi BUMN selama ini terbelenggu politik. Membagi-bagikan kursi komisaris kepada para politisi dan pendukung rezim menjadi praktik yang lazim. Hal ini menjadi semacam balas jasa dari penguasa bagi mereka yang telah berjibaku mengantarkan rezim ke puncak kekuasaan.

Praktik ini telah menjadi beban bagi BUMN. Ekonom senior Indef Aviliani menyebut persoalan yang dihadapi Erick Thohir dalam mengelola BUMN bukanlah dari sisi bisnis, namun politik dan birokrasi.

Memang, tak ada ketentuan yang melarang politisi menduduki jabatan komisaris BUMN.

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN hanya menyebut “Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, yaitu bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif.”

Artinya, sepanjang bukan pengurus partainya, kader partai dibolehkan menjadi komisaris BUMN.

Erick Thohir sendiri membantah ada titipan dalam penunjukan para petinggi BUMN. Seleksi mereka dilakukan sesuai prosedur yang mengedepankan kompetensi dan tanpa tekanan.

Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyebut proses seleksi komisaris dan direksi dilakukan atas dasar talent pool yang melihat kompetensi dari talenta-talenta unggul.

Menurutnya, nama-nama yang didapuk memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh BUMN tempatnya bernaung.

Lantas, mengapa jajaran komisaris BUMN masih berkutat pada nama-nama politisi dan relawan pendukung rezim?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (24/6/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.