Disoroti Jokowi karena Tak Hadir di Acara Imlek Nasional, Apa "PR" Ahok sebagai Komut Pertamina?

Jokowi mempertanyakan ketidakhadiran Ahok dalam acara ini, sesaat setelah mengapresiasi drama musikal yang dibawakan dalam acara yang diselenggarakan di ICE, BSD, Tangerang Selatan, Banten pada Kamis (30/1/2020).

Hal itu diawali ketika Jokowi mengonfirmasi keberadaan salah satu anggota orkestra, Nia yang merupakan putri Ahok dan Veronica Tan.

Setelah itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengeluarkan kalimat guyonan yang mempertanyakan ketidakhadiran Ahok.

"Setelah jadi Komisaris Utama Pertamina, kok tidak datang," kata Jokowi.

Pernyataan Mantan Walikota Solo ini pun disambut riuhan tawa dan tepuk tangan dari para tamu yang hadir.

Lantas apa saja yang harus dilakukan Ahok saat menjabat sebagai Komut Pertamina? 

Percepatan pembangunan kilang 

Ahok mempunyai beberapa pekerjaan rumah. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Jokowi yang pernah berpesan kepada Ahok sebagai Komut Pertamina untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas pada November 2019 sebesar 2,13 miliar dollar AS atau senilai Rp 29,82 triliun. 

Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 21,6 persen dibandingkan Oktober 2019.

Salah satu cara untuk mengurangi impor migas yakni dengan percepatan penyelesaian pengembangan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

"Pesan Bapak Presiden Jokowi sangat jelas, segera menuntaskan pengembangan Kawasan TPPI menjadi industri petrokimia nasional yang nanti akan menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk BBM," kata Ahok seperti dikutip Kompas.com dari akun Instagram resminya, Minggu (22/12/2019).

Pengembangan kawasan TPPI menjadi industri petrokimia nasional nantinya akan menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk BBM.

Sehingga, jika proyek ini selesai, akan mengurangi impor migas Indonesia secara signifikan.

Bukan hanya BBM, TPPI turut menjadi tumpuan industri petrokimia yang menghasilkan banyak produk turunan migas.

Hal ini akan membantu mengurangi impor bahan baku supaya negara tidak kembali mengalami desifit.

Kurangi penyalahgunaan subsidi BBM 

Selain segera melakukan penyelesaian kawasan TPPI, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini juga bertekad mengurangi penyalahgunaan subsidi BBM.

"Selain itu, saya menghimbau untuk semua pihak agar tidak menyalahgunakan subsidi bahan bakar yang diberikan. Mari bantu kami untuk menjaga uang negara demi kesejahteraan negara," ucap Ahok.

Hal ini turut menjadi salah satu upaya penyelamatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sebab, pemerintah memprediksi adanya pembengkakan penyaluran solar subsidi sepanjang 2019. 

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara sempat memprediksi adanya potensi penyaluran solar bersubsidi yang melebihi kuota dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI terkait APBN 2020 pada pertengahan tahun.

"Januari-April ini kan sepertiga tahun, artinya kalau kita kalikan tiga, (setahun) sudah mencapai 15,3 juta kl. Jadi hampir pasti melebihi kuota (yang sebesar 14,5 juta kl," kata Suahasil, Selasa (25/6).

Realisasi B30 

Mantan Bupati Belitung Timur ini juga harus segera membereskan masalah realisasi Biodiesel 30 persen atau B30.

Pada 23 Desember 2019 lalu, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) akhirnya meresmikan program Biodiesel 30 persen atau B30 di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta Selatan. Peresmian tersebut maju dari rencana awal yang dijadwalkan pada Januari 2020 mendatang.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan bila uji coba B30 sudah dilakukan sejak November 2019 lalu. Jokowi mengungkapkan, adanya program B30 bisa mengemat devisa negara hingga Rp 63 triliun lantaran berkurangnya impor BBM.

Piutang Pertamina ke Pemerintah 

Tantangan Ahok yang lain yaitu persoalan piutang Pertamina yang harus ditagih ke pemerintah. Per Mei 2019, pemerintah berhutang ke Pertamina sebesar Rp 41,6 triliun.

Utang ini berasal dari kompensasi dari pemerintah ke Pertamina yang telah menjual BBM premium dan solar di bawah harga sesuai standar.

Ahok diharapkan dapat menyelesaikan perkara ini.

Sumber: Kompas.com (Rakhmat Nur Hakim, Muhammad Idris, Stanly Ravel/Editor: Fabian Januarius K, Muhammad Idris, Azwar Ferdian)